JANJI Elon Musk untuk membiarkan semua orang mengatakan apa pun yang mereka inginkan di Twitter setelah pengambilalihannya atas raksasa media sosial itu dapat menempatkan tanggung jawab pada pengguna untuk memerangi intimidasi dan informasi yang salah di platform tersebut, menurut para ahli.
Privatisasi Twitter dengan Musk sebagai pemiliknya telah menimbulkan kekhawatiran dari para analis dan aktivis bahwa situs tersebut akan diperintah seenaknya oleh orang terkaya di dunia, dengan lebih fokus pada perhatian dan keuntungan daripada mempromosikan percakapan daring yang sehat, yang telah menjadi prioritas di layanan tersebut.
Bagi asisten profesor hukum komunikasi Syracuse University Kyla Garrett-Wagner, pengambilalihan Twitter oleh Musk bukanlah kemenangan hak kebebasan berbicara.
"Apa yang telah kami lakukan adalah memberikan lebih banyak kekuatan ke tangan yang lebih sedikit," katanya kepada AFP.
"Jika Elon Musk memutuskan besok bahwa dia ingin menutup Twitter selama seminggu, dia bisa melakukannya," tambahnya.
Dia mencatat amandemen pertama Konstitusi AS hanya melarang pemerintah untuk membungkam apa yang dikatakan warga, tapi tidak membiarkan pengusaha miliarder itu memutuskan apa yang boleh dan tidak boleh diunggah di Twitter.
Pendekatan lepas tangan yang dijanjikan Musk terhadap konten adalah masalah yang sangat pelik ketika menyangkut kasus-kasus terkenal seperti mantan Presiden AS Donald Trump, yang dilarang dari Twitter setelah serangan di Capitol oleh para pendukungnya.
"Musk mengatakan dia akan mengubah Twitter menjadi platform media sosial tanpa moderasi, ada beberapa di antaranya dan tidak berfungsi," kata analis Rob Enderle dari Enderle Group.
Baca juga : Internet Beri Kemudahan, Tapi Perlu Literasi Untuk Tangkal Dampak Negatif
Musk mengatakan dia menolak untuk melarang orang-orang dari Twitter karena perilaku buruk, yang memicu spekulasi bahwa dia akan mencabut larangan Trump.
Tetapi, pada Senin, Trump mengatakan dia tidak akan kembali ke Twitter bahkan jika akunnya dipulihkan. Dia mengatakan bahwa dia akan tetap menggunakan situsnya sendiri, Truth Social.
Menurut advokat dan akademisi, jika Musk mundur dari mengawasi konten di Twitter, pengiklan juga harus memimpin untuk memastikan pesan mereka tidak terkait dengan konten berbahaya.
"Akuntabilitas sekarang berada di tangan pengiklan top Twitter, yang perlu memperjelas bahwa jika Twitter menjadi tempat bebas untuk kebencian, ekstremisme dan disinformasi, mereka akan pergi," kata kepala Media Matters for America Angelo Carusone.
"Juga penting bahwa Google dan Apple memegang Twitter dengan standar yang sama yang mereka terapkan pada aplikasi lain seperti Parler," tambahnya, yang merujuk pada jejaring sosial yang populer di kalangan konservatif.
Menurut Carusone, raksasa teknologi itu perlu menegaskan kembali bahwa Twitter tidak akan mendapatkan perlakuan khusus dan pelanggaran terhadap persyaratan layanan mereka akan mengakibatkan platform itu dihapus dari toko aplikasi.
"Musk juga akan menghadapi penilaian keras di pengadilan opini publik, dengan pengguna Twitter cenderung untuk berpaling dari platform jika kemudian menjadi berseteru dan dibanjiri dengan informasi yang salah," kata Garrett-Wagner. (AFP/OL-7)
