Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
Perkara tersebut diajukan oleh 20 orang pemohon yang merupakan mahasiswa.
GUGATAN uji formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2/2022 tentang Cipta Kerja berpotensi kehilangan objek di Mahkamah Konstitusi (MK)
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak meminta agar MK mengecualikan 2 hakim yakni Arief Hidayat dan Guntur Hamzah dalam sidang permohonan uji materi ulang UU MK.
Penentuan sistem pemilu, ujar Ninis, sapaan Khoirunnisa, seharusnya menjadi kewenangan pembuat undang-undang.
MUI berterimakasih kepada MK yang tetap menjadi penjaga konstitusi di Indonesia serta penafsir tunggal undang-undang melalui putusannya ini.
Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
Kemunduran demokrasi akan terjadi jika pemilu kembali dilaksanakan dalam sistem tertutup yang hanya memilih partai politik.
Pemohon dalam uji materi sistem kepemiluan dinilai gagal memahami alur pemilu, sehingga petitum irasional, absurd, dan kacau.
Willy mengatakan status keanggotaan Yuwono di Partai NasDem telah berakhir pada 2019. Hal itu terlihat dari tak terdeteksinya Yuwono pada sistem digitalisasi keanggotaan partai.
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa daerah pemilihan dan jumlah alokasi DPR RI dan DPRD tingkat provinsi diatur oleh KPU RI.
MK menegaskan pendampingan saksi oleh penasihat hukum (advokat) dalam pemeriksaan perkara pidana penting. Namun, materi dimaksud tidak tepat dimuat dalam Pasal 54 KUHAP.
Menurut Kadin, kemampuan pelaku usaha dalam merespons kondisi ekonomi juga harus diperhatikan, agar tidak memberatkan pengusaha dan tidak mengganggu iklim usaha.
Polemik mengenai pemberhentian hakim MK mencuat, setelah DPR sebagai lembaga pengusul mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah.
Aturan itu mengganti batas minimal umur orang yang ingin mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK dari 40 tahun menjadi 50 tahun. Batas maksimal umur masih sama yakni 65 tahun.
Pada putusannya, MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 157 ayat (1) dan (2) UU Pilkada terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
Pengujian UU Pemilu tersebut diajukan oleh Partai Buruh yang diwakili Ketua Umum Said Iqbal dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ferri Nuzarli sebagai pemohon.
Soleh menjelaskan jabatan presiden, menteri dan kepala daerah bukan jabatan yang lama. Melainkan hanya lima tahun sehingga tidak tepat apabila mereka mendapat pensiun.
Mahkamah Konstitusi pun menolak permohonan uji materiil terhadap UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang diajukan sejumlah pemohon.
DPP KNPI akan segera ajukan uji materi UU Polri menyusul terkuaknya kasus terbunuhnya Brigadir J atau polisi tembak polisi di rumah mantan Kadiv Propam Irjen Sambo.
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan merupakan persoalan serius, terutama dalam permohonan di lembaga negara.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved