Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Ma'ruf menjelaskan putusan PN Jakpus ihwal Pemilu 2024 belum bersifat inkrah atau berkuatan hukum tetap.
Menurut Hasyim, tahapan Pemilu 2024 telah tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan pihaknya senantiasa bekerja atau jalan terus dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak 2024.
KPU diminta untuk tidak menafsirkan sesuatu yang belum ada landasannya.
Partai Ummat dinyatakan lolos verifikasi administrasi ulang sebagai calon peserta pemilu 2024 oleh KPU RI. Saat ini Partai Ummat tengah memasuki tahapan verifikasi faktual.
"Penetapan ini sangat penting agar seluruh provinsi di tanah Papua memiliki hak yang sama dengan provinsi-provinsi lain,"
Terdekat, KPU tengah menyiapkan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol), pada 1-14 Agustus mendatang.
Komisioner KPU, Idham Holik, berharap masyarakat dapat mengecek perkembangan partai dan calon peserta dengan membuka website Info Pemilu.
KPU membutuhkan anggaran yang belum cair untuk mendukung tahapan yang sudah berjalan.
"Agenda besar demokrasi, mulai dari pileg, pilpres, hingga pilkada serentak 2024 harus diantisipasi dengan baik," ujar Jokowi
Peluncuran tahapan pemilu 2024 dilaksanakan terpusat di KPU RI, Jalan Imam Bonjol
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, menyatakan akan menindak serta mengawasi pergerakan buzzer-buzzer politik di media sosial saat tahapan Pemilu 2024.
"Pondasi dari PKPU tahapan yang akan menjadi dasar kita melaksanakan tahapan pemilu seperti pemutahiran data pemilih, pendaftaran parpol, hingga masa kampanye,
Yulianto menuturkan Inpres sangat dibutuhkan KPU untuk mendukung seluruh tahapan Pemilu 2024, terutama untuk produksi pengadaan, hingga distribusi.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menuturkan sebanyak 82,71 persen atau Rp63,405 Triliun digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu, honor badan Ad Hoc, logistik Pemilu, dan sosialisi
Pengalokasian anggaran sejak sekarang dapat menghindari dijadikannya keterbatasan dana sebagai dalih untuk menghambat penyelenggaraan Pemilu 2024.
Peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif M. Ihsan Maulana menjelaskan tahapan konkrit yang diatur dalam Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu akan terganggu.
Tahapan pemilihan 2024 bisa mulai dijalankan 30 bulan lebih awal, yakni dalam tahun ini.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved