Sabtu 05 Maret 2022, 17:20 WIB

Cegah Penundaan, KPU Harus Rampungkan Aturan Tahapan Pemilu 2024

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
Cegah Penundaan, KPU Harus Rampungkan Aturan Tahapan Pemilu 2024

Dok.MI
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

 

ANGGOTA Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI segera menuntaskan peraturan terkait dengan tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024.

“KPU diminta segera menuntaskan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024,” ujar Titi Anggraini saat menjadi narasumber dalam Proklamasi Democracy Forum Ke-21 Partai Demokrat secara virtual bertajuk “Wacana Perpanjangan Kekuasaan yang Awet: Upaya Sistematis dan Terstruktur?”, seperti dipantau di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian, menurutnya, peraturan tersebut dapat memastikan agenda Pemilu 2024 memiliki rujukan kerangka waktu dan aktivitas kepemiluan yang konkret sehingga realisasi wacana penundaan Pemilu 2024 yang bertentangan dengan konstitusi serta demokrasi dapat dicegah.

Di samping itu, Titi meminta pemerintah untuk segera mengalokasikan anggaran Pemilu 2024. Ia memandang pengalokasian anggaran sejak sekarang dapat menghindari dijadikannya keterbatasan dana sebagai dalih untuk menghambat penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca juga: NasDem Tegaskan Belum Pernah Bicarakan Penundaan Pemilu dengan Pemerintah

“Bila (anggaran Pemilu 2024) dianggap terlalu besar, maka bisa dilakukan penyisiran dan penyusunan program prioritas sehingga tidak menjadi dalih untuk menghambat penyelenggaraan Pemilu 2024 akibat tidak tersedianya anggaran,” ujar dia.

Titi menekankan bahwa dukungan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 ataupun narasi presiden tiga periode dari berbagai pihak, terutama pejabat publik sudah sepatutnya dihentikan.

“Semua pihak, terutama pejabat publik, mestinya menjaga konstitusionalisme dan budaya berkonstitusi dengan konsisten serta berkomitmen penuh dalam melaksanakan agenda demokrasi yang telah digariskan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas,” lanjutnya.

Titi menegaskan baik secara hukum, legitimasi sosial, maupun praktik pemilu di Tanah Air tidak ada ruang untuk pihak mana pun merealisasikan penundaan pesta demokrasi dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Saya ingin menyampaikan bahwa secara hukum, legitimasi sosial, dan praktik pemilu di Indonesia sesungguhnya, tidak ada ruang untuk penundaan pemilu dan menerabas pembatasan masa jabatan presiden,” ucap Titi Anggraini.(OL-4)

Baca Juga

Ist/DPR

Anggota DPR: Tiga DOB Papua Reduksi Kecemburuan Sosial

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 13:32 WIB
Pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan dapat mereduksi kecemburuan sosial yang berujung sebagai pemicu konflik yang...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Soal Kasus Brigadir J: Sikap Presiden Masih Sama, Ungkap Secara Transparan

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 08 Agustus 2022, 13:11 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa sikap Presiden Joko Widodo atas kasus Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat tetap...
MI

KPU: Pencatutan Identitas Urusan Individual

👤Yakub Pryatama W 🕔Senin 08 Agustus 2022, 12:25 WIB
"Persoalan pencatutan NIK itu urusan individual. Kami fungsinya administratif. Kami menerima dokumen parpol yang juga ada pernyataan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya