Sabtu 05 Maret 2022, 16:25 WIB

NasDem Tegaskan Belum Pernah Bicarakan Penundaan Pemilu dengan Pemerintah

Putra Ananda | Politik dan Hukum
NasDem Tegaskan Belum Pernah Bicarakan Penundaan Pemilu dengan Pemerintah

MI/MOHAMAD IRFAN
Sekretaris Fraksi NasDem yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa

 

ELITE Partai NasDem yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan NasDem tidak pernah berkomunikasi dengan pihak istana perihal isu pengunduran pemilu 2024. Dirinya menegaskan bahwa tidak ada permintaan dari pemerintah kepada partai koalisi dalam hal ini NasDem untuk mendukung wacana penundaan pemilu.

"Sampai hari ini NasDem tidak pernah diajak bicara oleh pemerintah. NasDem tidak pernah diminta pemerintah (mendukung menunda pemilu)," ungkap Saan di Jakarta, Sabtu (5/3).

Saan menuturkan pintu masuk untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden ialah hanya bisa dilakukan melalui amendemen Undang-Undang Dasar (UUD). Namun proses amendemen tersebut harus mendapat persetujuan dari mayoritas rakyat sehingga MPR perlu mempertimbangkan pendapat masyarakat.

"Suara rakyat harus jadi pertimbangan bagi MPR ketika mau melakukan proses amendemen. Rakyat setuju atau tidak diadakan amendemen apalagi terkait hanya pasal 22E tentang masa jabatan presiden," ungkap Saan.

Baca juga: Wujudkan Indonesia Emas, Erick Thohir Didukung Maju di Pilpres 2024

Sementara itu, lewat unggahan videonya di Twitter Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin akhinya mewakili pihak istana untuk buka suara terkait kegaduhan penundaan pemilu.

Dalam videonya Ali mengatakan agar semua pihak tidak bersikap radikal dalam berpolitik. Ia meminta agar tak ada pihak yang memaksa-maksa Presiden Joko Widodo untuk sepakat atau tidak dengan usulan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan radikal dalam berpolitik," kata Ngabalin.

Ngabalin menegaskan bahwa presiden akan tetap patuh terhadap konstitusi. Presiden disebutkan Ngabalin telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri dan KPU untuk berdiskusi dengan DPR RI untuk mengambil keputusan terkait dengan Pemilu 2024. Hasilnya, Ngabalin mengatakan bahwa telah disepakati bahwa pemilu bakal diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

"Masih ada yang kurang, pakai nalarmu yang sehat dalam berpolitik agar anda lebih santun. Jangan pernah memaksakan, Presiden atau siapa saja," ucapnya. (OL-4)

Baca Juga

Ist/DPR

Anggota DPR: Tiga DOB Papua Reduksi Kecemburuan Sosial

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 13:32 WIB
Pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan dapat mereduksi kecemburuan sosial yang berujung sebagai pemicu konflik yang...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Soal Kasus Brigadir J: Sikap Presiden Masih Sama, Ungkap Secara Transparan

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 08 Agustus 2022, 13:11 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa sikap Presiden Joko Widodo atas kasus Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat tetap...
MI

KPU: Pencatutan Identitas Urusan Individual

👤Yakub Pryatama W 🕔Senin 08 Agustus 2022, 12:25 WIB
"Persoalan pencatutan NIK itu urusan individual. Kami fungsinya administratif. Kami menerima dokumen parpol yang juga ada pernyataan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya