Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

NasDem Tegaskan Belum Pernah Bicarakan Penundaan Pemilu dengan Pemerintah

Putra Ananda
05/3/2022 16:25
NasDem Tegaskan Belum Pernah Bicarakan Penundaan Pemilu dengan Pemerintah
Sekretaris Fraksi NasDem yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa(MI/MOHAMAD IRFAN )

ELITE Partai NasDem yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan NasDem tidak pernah berkomunikasi dengan pihak istana perihal isu pengunduran pemilu 2024. Dirinya menegaskan bahwa tidak ada permintaan dari pemerintah kepada partai koalisi dalam hal ini NasDem untuk mendukung wacana penundaan pemilu.

"Sampai hari ini NasDem tidak pernah diajak bicara oleh pemerintah. NasDem tidak pernah diminta pemerintah (mendukung menunda pemilu)," ungkap Saan di Jakarta, Sabtu (5/3).

Saan menuturkan pintu masuk untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden ialah hanya bisa dilakukan melalui amendemen Undang-Undang Dasar (UUD). Namun proses amendemen tersebut harus mendapat persetujuan dari mayoritas rakyat sehingga MPR perlu mempertimbangkan pendapat masyarakat.

"Suara rakyat harus jadi pertimbangan bagi MPR ketika mau melakukan proses amendemen. Rakyat setuju atau tidak diadakan amendemen apalagi terkait hanya pasal 22E tentang masa jabatan presiden," ungkap Saan.

Baca juga: Wujudkan Indonesia Emas, Erick Thohir Didukung Maju di Pilpres 2024

Sementara itu, lewat unggahan videonya di Twitter Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin akhinya mewakili pihak istana untuk buka suara terkait kegaduhan penundaan pemilu.

Dalam videonya Ali mengatakan agar semua pihak tidak bersikap radikal dalam berpolitik. Ia meminta agar tak ada pihak yang memaksa-maksa Presiden Joko Widodo untuk sepakat atau tidak dengan usulan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan radikal dalam berpolitik," kata Ngabalin.

Ngabalin menegaskan bahwa presiden akan tetap patuh terhadap konstitusi. Presiden disebutkan Ngabalin telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri dan KPU untuk berdiskusi dengan DPR RI untuk mengambil keputusan terkait dengan Pemilu 2024. Hasilnya, Ngabalin mengatakan bahwa telah disepakati bahwa pemilu bakal diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

"Masih ada yang kurang, pakai nalarmu yang sehat dalam berpolitik agar anda lebih santun. Jangan pernah memaksakan, Presiden atau siapa saja," ucapnya. (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya