Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) untuk mendukung tahapan Pemilu 2024 segera turun atau diamini oleh Presiden RI Joko Widodo.
"Kita sudah sampaikan (kepada Presiden) dan kita butuh Intruksi Presiden (Inpres), mestinya jadi dalam bulan ini," papar Komisioner KPU RI, Yulianto Sudrajat, Selasa (31/5).
Baca juga: Gugatan Uji Formil UU IKN Kandas Gara-gara Melewati Tenggat 45 Hari
Yulianto menuturkan Inpres sangat dibutuhkan KPU untuk mendukung seluruh tahapan Pemilu 2024, terutama untuk produksi pengadaan, hingga distribusi.
"Kita (KPU) harus didukung semuanya kebutuhan tahapan Pemilu," ujarnya.
"Karena yang dulunya masa kampanye hampir tujuh bulan, sekarang kita padatkan waktunya jadi 90 hari," tambahnya.
Maka, Yulianto menegaskan pihaknya butuh dukungan dari seluruh pihak, termasuk juga soal mempercepat proses sengketa pencalonan khususnya di Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Biasanya, kata Yulianto, setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) bakal adanya sengketa.
Sehingga, Yulianto menginginkan adanya proses percepatan sengketa pencalonan juga dilakukan.
"Sehingga proses tahapan Pemilu untuk percetakan, cetak suara, formulir, daftar pasangan calon, template untuk tunanetra, harus bisa dicetak pasca putusan inkrah dari PTUN dan Bawaslu," tandasnya. (OL-6)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Banyumas, Jawa Tengah mencermati kemungkinan adanya calon legislatif bekas narapidana (napi).
Dalam kesempatan ini, Arwani mengaku kehadirannya untuk memastikan seluruh kerja-kerja tahapan Pemilu berjalan dengan lancar.
Pengalokasian anggaran sejak sekarang dapat menghindari dijadikannya keterbatasan dana sebagai dalih untuk menghambat penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menuturkan sebanyak 82,71 persen atau Rp63,405 Triliun digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu, honor badan Ad Hoc, logistik Pemilu, dan sosialisi
"Pondasi dari PKPU tahapan yang akan menjadi dasar kita melaksanakan tahapan pemilu seperti pemutahiran data pemilih, pendaftaran parpol, hingga masa kampanye,
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menilai putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep punya peluang sangat besar menjadi Wali Kota Depok.
Peluncuran tahapan pemilu 2024 dilaksanakan terpusat di KPU RI, Jalan Imam Bonjol
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
KPU menutup penerimaan pengajuan perubahan daftar calon sementara (DCS). Selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar serah terima kirab bendera partai politik peserta Pemilu 2024 di Alun-alun Klaten, Sabtu (7/10).
Tahapan pemilihan 2024 bisa mulai dijalankan 30 bulan lebih awal, yakni dalam tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved