Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) untuk mendukung tahapan Pemilu 2024 segera turun atau diamini oleh Presiden RI Joko Widodo.
"Kita sudah sampaikan (kepada Presiden) dan kita butuh Intruksi Presiden (Inpres), mestinya jadi dalam bulan ini," papar Komisioner KPU RI, Yulianto Sudrajat, Selasa (31/5).
Baca juga: Gugatan Uji Formil UU IKN Kandas Gara-gara Melewati Tenggat 45 Hari
Yulianto menuturkan Inpres sangat dibutuhkan KPU untuk mendukung seluruh tahapan Pemilu 2024, terutama untuk produksi pengadaan, hingga distribusi.
"Kita (KPU) harus didukung semuanya kebutuhan tahapan Pemilu," ujarnya.
"Karena yang dulunya masa kampanye hampir tujuh bulan, sekarang kita padatkan waktunya jadi 90 hari," tambahnya.
Maka, Yulianto menegaskan pihaknya butuh dukungan dari seluruh pihak, termasuk juga soal mempercepat proses sengketa pencalonan khususnya di Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Biasanya, kata Yulianto, setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) bakal adanya sengketa.
Sehingga, Yulianto menginginkan adanya proses percepatan sengketa pencalonan juga dilakukan.
"Sehingga proses tahapan Pemilu untuk percetakan, cetak suara, formulir, daftar pasangan calon, template untuk tunanetra, harus bisa dicetak pasca putusan inkrah dari PTUN dan Bawaslu," tandasnya. (OL-6)
KPU dan Bawaslu diminta belajar dalam mengurus tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024. Aturan yang lebih jelas dari Pemilu 2024 sebelumnya diperlukan
Bawaslu mengakui pihaknya hanya menerima laporan masyarakat pelanggaran pemilu yang diregistrasi sebanyak 40 persen.
Menurutnya, mengawal suara adalah hak konstitusional seluruh peserta pemilu
Sebelumnya, Jokowi tiba-tiba mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan progres kesiapan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Urusan itu dinilai masih aman dan terkendali.
Pemilihan lebih awal di luar negeri dimungkinkan karena beberapa faktor, salah satunya karena keterjangkauan WNI di luar negeri yang terbilang luas
Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Berikut adalah tahapan dan jadwal pendaftaran capres dan cawapres dan tahapan Pemilu 2024.
KETUA KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa tidak ada sanksi bagi partai politik (parpol) yang belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30%.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar serah terima kirab bendera partai politik peserta Pemilu 2024 di Alun-alun Klaten, Sabtu (7/10).
Polri telah mempersiapkan sembilan skema satuan tugas (satgas) yang berbeda dalam Operasi Mantap Brata untuk pengamanan pemilihan Umum (pemilu) 2024.
PENGATURAN jadwal tahapan Pemilu 2024 yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sulit dipahami. Lambannya menyesuaikan tahapan Pemilu 2024
Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada 19 Oktober sampai 25 Oktober di kantor KPU RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved