Ini Rincian Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2024

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI membeberkan rincian anggaran pemilihan Umum yang telah diusulkan sebesar Rp76,656 Trilun. 

Jumlah tersebut telah mencakup anggaran untuk tahapan pemilu pada 2022, 2023, dan 2024. Adapun rincian kebutuhan anggaran per-tahun, yakni pada 2022 senilai Rp8,061 Trilun, kemudian pada 2023 sebesar Rp23,857 Triliun dan terbesar kebutuhan anggaran, yaitu Rp44,737 Triliun untuk tahun 2024. 

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menuturkan sebanyak 82,71 persen atau Rp63,405 Triliun digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu, honor badan Ad Hoc, logistik Pemilu, dan sosialisi serta pendidikan pemilih. 

“Kegiatan dukungan tahapan sebanyak 17,29 persen atau Rp13,250 Triliun,” papar Hasyim, Kamis (26/5). 

Hasyim menerangkan anggaran dukungan tahapan dimanfaatkan untuk pembangunan, renovasi, hingga rehabilitasi kantor hingga gudang untuk 549 satuan kerja (satker). 

“Sewa kendaraan operasional, uang kehormatan Komisioner, gaji, dan tukin pegawai sekretariat KPU seluruh Indonesia,” ungkapnya. 

Rekrutmen anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten dan Kota juga bakal memakai anggaran dukungan tahapan. 

Tak hanya itu, anggaran juga akan digunakan untuk keperluan belanja operasional Kantor KPU seluruh Indonesia serta mendukung teknologi informasi (IT) dan peralatan komputer KPU di seluruh Indonesia. 

Baca juga : Komisioner KPU Sebut Penyusunan PKPU Pemilu 2024 Hampir Rampung

Selain itu, Hasyim menerangkan, honor badan adhoc pada 2024 bakal naik hampir tiga lipat. KPU merinci anggaran yang dibutuhkan untuk badan adhoc dari honor hingga operasional kerja senilai Rp34,443 Triliun atau 44,93 persen. 

Hasyim menyebut untuk Pemilu 2024 honor KPPS diproyeksikan sebesar Rp1,5 Juta per-orang. Ada kenaikan Rp550 ribu dari honor KPPS di 2019 kemarin. 

Tak hanya honor KPPS, honor PPK pada 2019 Rp1,8 Juta kini bakal digaji sebesar Rp3 Juta, serta PPS Rp1,3 juta pada 2019 menjadi Rp2,45 Juta pada pesta demokrasi 2024 mendatang. 

Anggaran untuk kebutuhan logistik, lanjut hasyim, mencapai Rp16,017 Triliun atau 20,90 persen dari total anggaran. 

Hasyim mengatakan, pihaknya juga membuat pos anggaran khusus untuk alat pelindung diri sebesar 6,07 persen atau Rp4,6652 Triliun. 

Bukan cuma itu, KPU juga menanggarkan untuk Pemilihan Presiden putaran kedua sebesar Rp14,479 Triliun atau 18,89 persen dari anggaran. 

Anggaran itu meliputi honor KPPS selama satu bulan, logistik, pemungutan dan penghitungan suarahingga rekapitulasi suara. (OL-7)