Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyatakan akan menindak serta mengawasi pergerakan buzzer-buzzer politik di media sosial saat tahapan Pemilu 2024.
"Betul (buzzer akan ditindak dan diawasi). Itu kan yang paling penting karena itu kan merusak, buzzer ini," terang Bagja di kantor Bawaslu pada Selasa (14/6).
Selain politisasi SARA dan politik uang, Bagja menyebut penyebaran berita bohong, termasuk konten-konten disinformasi jadi salah satu ancaman pemilu yang bakal diantisipasi.
Baca juga : Bawaslu Bakal Tindak Buzzer Pemilu yang Lakukan Pelanggaran Kampanye
Namun, Bagja bukan perkara mudah bagi Bawaslu untuk mengawasi pergerakan buzzer.
Apalagi, buzzer yang seringkali menyebarkan disinformasi dan hoaks itu rata-rata tak memakai nama akun atau anonim.
"Jika ada orang yang melakukan berita bohong, politisasi SARA, dan hoaks, bagaimana hukumnya di media sosial? Pertama kami takedown, tapi susah juga, karena begitu di-takedown 1 muncul 10 lagi," ucapnya.
Baca juga : Bawaslu Dukung Usulan Periksa Rekening Parpol
Rencananya, Bawaslu akan berkolaborasi guna membendung aksi buzzer dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, media massa, serta KPU.
Bagja juga mengakui bahwa penegakan hukum terhadap pihak di balik hoaks, disinformasi, dan kerja-kerja buzzer masih lemah.
Apalagi, untuk mengetahui aktor intelektual di balik kerja-kerja buzzer sulit terungkap.
Baca juga : Mahfud MD Sebut Agenda Pemilu 2024 Tetap Jalan Terus
"Ini yang susah. Tapi pasti kita akan melakukan kerja sama dengan lembaga kepolisian, Cyber Crime Mabes Polri biasanya sudah punya alatnya, atau kemudian teman-teman Kominfo," ucapnya.
"Pertama takedown dulu, kami cek belakangnya IP-nya berapa, lapor ke polisi, atau kemudian ke Kominfo," tambah Bagja.
Tak hanya itu, Bawaslu juga akan menyaring dan mengawasi konten media sosial yang didaftarkan peserta Pemilu 2024.
Baca juga : KPU Ingin Pilkada Serentak 2024 Lebih Cepat, Bukannya Ditunda
Rencananya, Bawaslu akan duduk bareng dengan sejumlah perusahaan platform media sosial untuk mengawasi konten Partai Politik, pasangan calon (paslon) hingga calon perseorangan.
Pengawasan dilakukan agar potensi merebaknya konten-konten hasutan hingga disinformasi dan hoaks jelang tahun politik bisa diredam.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut agar rencana kerja sama ini nantinya membuahkan hasil berupa nota kesepahaman terkait pengawasan konten yang mendetail.
"Platform yang akan diajak kerja sama adalah) Facebook, Twitter, lalu Tiktok juga masuk, pasti nih. Dulu ada LINE tapi sekarang enggak lagi. Facebook, Twitter, Instagram, kemarin pemilu sebelumnya sudah dilakukan," papar Rahmat di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (14/6). (Ykb/OL-09)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Buzzer dapat berperan sebagai information amplifier, yakni mempercepat penyebaran pesan penting ke masyarakat luas yang sulit dijangkau dengan metode konvensional.
PADA mulanya banyak orang, termasuk para pakar, berpendapat media sosial atau media digital meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi.
WARGA Negara Indonesia (WNI) di Jerman membandingkan komentar-komentar positif orang Jerman dibandingkan orang Indonesia menyikapi m program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.
Dari temuan Drone Emprit, ada akun bot yang terorganisir menyuarakan dukungan terhadap Shin Tae-yong yang dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia
DUA periode menjabat sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki strategi komunikasi yang khas. Strateginya dinilai memiliki nilai positif tetapi juga kerap memicu perdebatan.
TIDAK lama lagi, negeri ini akan menjalani prosesi demokrasi pilkada serentak secara nasional. Kampus sejatinya menjadi pengawal setiap proses demokrasi termasuk Pilkada 2024 ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved