Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
Kementerian Keuangan diminta memperbaiki pengelolaan utang agar semakin produktif.
Sri Mulyani telah menyiapkan instrumen-instrumen kebijakan untuk mendorong perekonomian negara baik dari sisi fiskal dan moneter termasuk perbankan dan capital market.
"Kita akan antisipasi bagaimana agar proses transisi itu berjalan cepat, efisien, dan baik, sehingga tidak mengganggu program-program prioritas."
Jokowi meminta Sri Mulyani untuk terus mendorong perekonomian dan kemandirian Usaha Kecil Menengah (UKM).
Pada Senin (21/10), Presiden Jokowi sudah memanggil 11 orang ke istana kepresidenan.
Prestasi Sri Mulyani dalam mengelola keuangan negara dengan baik di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, dianggap layak dipertahankan.
"Mau ketemu Sesneg dahulu," ujar Sri Mulyani menjelaskan dirinya hendak bertemu Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan signal bahwa perekonomian Indonesia terus dijaga.
Ketatnya prosedur masuknya barang melalui PLB tak memungkinkan barang ilegal bisa masuk.
Bea Cukai juga diminta untuk secara kontinyu melakukan perbaikan atas tata kelola data dan teknologi informasi.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan semua itu akan percuma jika akses terhadap internet masih sulit.
Sri Mulyani meminta agar para wisudawan itu memegang teguh prinsip integritas yang tidak memberi sedikitpun kompromi pada korupsi.
Menurutnya, peraturan UU yang memberatkan iklim investasi di Indonesia merupakan UU lama yang belum direvisi.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, disebut menanggung pembayaran iuran BPJS untuk masyarakat miskin sebanyak 96,6 juta dan nyaris miskin sebanyak 37,3 juta orang.
Tiga RUU ini adalah merupakan revisi dari UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sri Mulyani berharap film-film superhero Indonesia dapat diterima dengan baik di negeri sendiri, bahkan bila memungkinkan di negara lain.
Sri Mulyani mengakui bahwa sulit memprediksi nilai tukar Rupiah pada tahun 2020. Pasalnya, kata dia, faktor global masih dalam kondisi yang tidak pasti.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dipercaya oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) untuk menjadi Ketua IAEI periode 2019-2023.
Kebijakan moneter Bank Indonesia yang sudah akomodatif diperlukan dukungan kebijakan fiskal yang akomodatif dari pemerintah.
Diharapkan pemberian fasilitas insentif tersebut dapat mendorong perekonomian baik di konsumsi maupun investasi
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved