Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana membuat opsi penundaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) seperti yang dilakukan pada 2008 hingga 2009 ketika dunia secara global sedang menghadapi krisis finansial.
Opsi tersebut, sebut Sri, diberikan sebagai bentuk insentif dalam rangka mengurangi dampak ekonomi atas penyebaran virus korona yang telah mulai masuk Indonesia.
"Kita bisa masuk ke perusahaan melalui tax penundaan. Seperti yang dulu kita pernah lakukan di 2008-2009, bisa kita berikan PPh Pasal 21-nya bisa ditunda," jelasnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, kemarin.
Sri mengatakan opsi tersebut masih akan dikaji sesuai dengan perkembangan dampak virus korona terhadap potensi risiko dunia usaha. Dengan begitu, dapat ditentukan kebijakan yang dibutuhkan.
"Kita bisa lihat nanti opsinya seperti apa. Sekarang kita sedang terus membaca dan meneliti feedback dari dunia usaha sehingga mendapatkan betul kira-kira akan seperti apa situasi dalam 2-3 bulan ke depan," katanya.
Sri menyatakan pemerintah sebelumnya juga telah mengeluarkan beberapa opsi kebijakan untuk memitigasi wabah virus korona, seperti penambahan anggaran kartu sembako sebesar Rp50.000 dan diskon tarif tiket pesawat.
"Fiskal kita bisa fleksibel jadi langsung ke konsumen seperti waktu kita memberikan kartu sembako dan diskon untuk wisata. Kita juga bisa berikan ke konsumen lewat jalur lain yang sekarang sedang kita pelajari mana yang paling efektif," katanya.
Selain itu, Menkeu memastikan pemerintah akan mengerahkan instrumen fiskal lainnya untuk penguatan berbagai sektor, dari konsumsi hingga produksi.
"Instrumen fiskal akan memain-kan peran dalam rangka memitigasi seluruh peraturan untuk mencegah dampak negatifnya semaksimal mungkin, baik di sektor produksi maupun konsumsi," katanya.
Sri menuturkan pengerahan instrumen fiskal tidak hanya untuk memitigasi dampak virus korona, tetapi juga dalam rangka persiapan menyambut momen Idul Fitri.
"Jangan lupa 2-3 bulan ke depan menjelang puasa dan Lebaran. Jadi, kita memiliki fokus mencegah dampak virus korona sekaligus persiapan Lebaran," ujarnya. (Ant/E-2)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) dan dinilai lebih baik dari Sri Mulyani
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved