Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
MENTERI Keuangan Sri Mulyani optimistis adanya peningkatan penerimaan negara dalam dua minggu terakhir tahun ini. Hal tersebut mengingat kinerja penerimaan negara baru mencapai 74% hingga November dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pokoknya nanti akan kita selesaikan seluruhnya, kan akhir tahun ini (tinggal) dua minggu. Kita lihat pergerakkan dari seluruh belanja-belanja yang confirm dan tidak confirm, yang bisa cair dan tidak cair," kata Sri Mulyani di sela-sela acara pelantikan pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Jakarta, Jumat (13/12).
Perempuan yang karib disapa Ani ini mengatakan pemerintah akan fokus meningkatkan penerimaan dalam dua minggu terakhir. Semua instrumen perpajakan, seperti penerimaan pajak, bea dan cukai, dividen dan penerimaan bukan pajak akan digenjot penerimaannya.
"Intensitas kita adalah untuk semuanya, nanti kalau ada suatu statement semuanya akan cair. Bergerak terus," ujarnya.
Pihaknya pun akan terus menjaga defisit fiskal. Menurutnya, defisit fiskal terjaga di kisaran 2,2%, atau masih berada di bawah batas atas yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang.
"Jadi kami tetap akan menjaga defisitnya di kisaran yang sudah kita sampaikan berkali-kali di sekitar 2,2%, kita jaga di sekitar itu. Kita cukup optimistis," tambahnya.
Baca juga: Penerapan NPWP pada E-Commerce Dorong Penerimaan Negara
Dengan dijaganya defisit agar tidak melebar jauh dari target APBN, maka dampak kebijakan fiskal saat ini pun tidak berlanjut di tahun 2020. Pasalnya, meski telah ditetapkan target di dalam APBN, namun itu lebih kepada agregat semata.
Sementara kebijakan yang dijalankan ke depan, lanjutnya, akan tetap berdasarkan pada kondisi riil yang ada di lapangan.
"Perubahan dan pergerakan dari sisi penerimaan yang sifatnya aktual menjadi baseline kita untuk tahun depan. Fiskal adalah instrumen, jadi buat kita walaupun ini sudah disampaikan dalam UU, kita harus terus melihat kondisi ekonomi yang nyata, yang muncul, kemudian akan kita respons," pungkasnya.(OL-5)
Menkeu Sri Mulyani melaporkan terkait outlook fiskal tahun 2025 dengan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78% dari produk domestik bruto (PDB).
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Pemerintah didorong melakukan reformasi menyeluruh terhadap struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved