Penerimaan Lesu, Pemerintah Disarankan Revisi Target Pajak

PEMERINTAH disarankan meninjau target penerimaan pajak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp1.642,6 triliun. Target penerimaan tersebut dipatok dari refleksi target penerimaan pajak di APBN 2019 sebesar Rp1.577,6 triliun.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani kepada Media Indonesia mengatakan, seharusnya pemerintah menargetkan penerimaan berdasar pada realisasi di tahun ini.
Hal itu diungkapkannya terkait keinginan pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak di penghujung 2019. Shinta berpendapat, keadaan ekonomi global dan domestik yang tidak menentu menjadi permasalahan utama.

“Pemerintah perlu melakukan ekstensifikasi, bukan intensifikasi. Jadi meningkatkan base jumlah pembayar pajak baru yang masih kecil,” tuturnya.

Dunia usaha, lanjut Shinta, memandang realistis soal daya konsumsi dalam negeri. Meski tetap akan meningkat di akhir tahun, ia merasa jumlahnya tidak akan signifikan seperti beberapa tahun belakangan.
Hal tersebut ditengarai lantaran pertumbuhan global yang kian menurun, ditambah pada skala nasional motor pertumbuhan ekonomi seperti industri, investasi, dan ekspor belum terbilang baik, yang akhirnya memengaruhi stagnannya penerimaan pendapatan pelaku usaha.

Berbagai kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah juga dinilai belum memberikan dampak berarti. Sebab sektor kegiatan ekonomi produktif dalam negeri tidak digenjot. “Karena konsumsi tergantung pada daya beli yang faktor utamanya adalah penghasilan dari kegiatan produktif,” terang Shinta.

Peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, dan ekspor, sambung dia, menjadi kunci utama untuk menjaga daya konsumsi tetap stabil. Dengan langkah itu masyarakat akan terdampak dan memiliki penghasilan tinggi untuk menciptakan daya konsumsi yang tinggi pula.

Kegiatan produktif perlu dijadikan perhatian utama pemerintah, tidak saja di akhir tahun ini, tapi juga di tahun mendatang guna menciptakan pendapatan yang tinggi di masyarakat yang pada akhirnya memengaruhi tingkat konsumsi dalam negeri.

“Kalau kita biarkan terus seperti ini, ekonomi kita akan down-spiral hingga terjadi krisis. Untuk itu, kita harap pemerintah bergerak cepat untuk mereformasi iklim usaha, investasi, dan perdagangan nasional agar kita bisa mencegah down-spiral ini sebelum terlambat, " ujarnya.

"Kita betul-betul tidak punya banyak waktu sebab ketika holiday season ini selesai, kita terancam tidak punya lagi driver pertumbuhan ekonomi yang menyokong konsumsi maupun kegiatan ekonomi produktif seperti investasi dan ekspor,” Shinta menambahkan.

Diketahui, realisasi penerimaan pajak hingga akhir November 2019 baru mencapai Rp1.136 triliun atau hanya 72% dari target sebesar Rp1.577,6 triliun. Dengan kata lain masih ada sekitar Rp441 triliun uang pajak yang harus dikumpulkan.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis adanya peningkatan penerimaan negara dalam dua minggu terakhir tahun ini. Hal tersebut mengingat kinerja penerimaan negara baru mencapai 74% hingga November dari target APBN.

“Pokoknya nanti akan kita selesaikan seluruhnya, kan akhir tahun ini (tinggal) dua minggu. Kita lihat pergerakkan dari seluruh belanja-belanja yang confirm dan tidak confirm, yang bisa cair dan tidak cair,” katanya di sela-sela acara pelantikan pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Jakarta, Jumat (13/12).

Dihubungi terpisah, pengamat pajak dari Center for Indonesia Tax Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengungkapkan, pemerintah dapat meningkatan pengawasan terhadap sektor tertentu guna mengoptimalkan penerimaan pajak hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan persuasi melalui percepata penyelesaian data perpajakan dan pemeriksaan atau penegakkan hukum pajak.

“Jadi wajib pajak diimbau lebih cepat menyelesaikan dan membayar secara sukarela daripada menunggu penegakan hukum,” kata Yustinus.

Lebih lanjut, ia memperkirakan penerimaan pajak hingga penghujung 2019 akan berada di kisaran 84,6% hingga 86,5% atau setara Rp1335,17 triliun hingga Rp1364,6 triliun. Angka tersebut didapatkannya bila merujuk dari data per November 2019.

Becermin dari penerimaan pajak di tahun ini, Yustinus berpendapat pemerintah akan kembali kesulitan menggenjot penerimaan pajak untuk mencapai target di 2020. Pasalnya pemerintah tengah gencar untuk memberikan relaksasi pajak kepada pelaku usaha melalui berbagai macam kebijakan.

“Menurut saya harus ada revisi target. Karena untuk mengejar target 2020 berdasarkan data proyeksi 2019, pajak harus tumbuh sekitar 20-23%. Ini akan berat,” ungkap Yustinus.