Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan RI Sri Mulyani berharap pasar modal Indonesia bisa menjadi tempat yang menarik bagi perusahaan asing. Untuk itu dia meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pemerintah selaku pembuat kebijakan, untuk melakukan program pendalaman pasar modal dengan berkontribusi lebih atraktif dalam menarik investor dan emiten.
"Pasar modal diharapkan dapat mengundang lebih banyak lagi calon emiten yang bisa membagi defiden. Tentu ini akan sangat tergantung dalam membuat pasar modal Indonesia menjadi pasar modal yang lebih baik," katanya dalam sambutan Penutupan Perdagangan Saham 2019, di Jakarta (30/12).
Selain mengundang emiten baru, lanjutnya, pasar modal juga harus melakukan pendalaman melalui inovasi layanan dan produk-produk lainnya. Hal itu guna menarik perusahaan besar dengan keuangan yang baik untuk masuk ke pasar modal Tanah Air.
"Karena Kita tidak ingin perusahaan yang baik, listed-nya tidak ada di Indonesia karena tidak adanya kepercayaan kepada pasar modal Indonesia itu sendiri," tambah dia.
Sri Mulyani juga membeberkan bahwa saat ini pemerintah sedang menggodok Omnibus Law untuk memangkas sejumlah regulasi yang menghambat masuknya investasi. Dua Omnibus Law yang sedang dibahas terkait lapangan kerja di mana beberapa regulasi dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Sementara yang terkait dengan finansial adalah Omnibus Law bidang perpajakan.
Di dalam Omnibus Law bidang perpajakan, pemerintah menurunkan tarif PPH badan, kemudian ada tambahan insentif penurunan tarif PPH badan untuk perusahaan yang go publik. Adapula insentif pengenaan PPH atas defiden dan pemberlakukan azas teritori.
"Semua ini tentu kita lakukan untuk makin meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Munculnya perusahaan-perusahaan besar bisa masuk ke pasar modal sehingga memberi kesempatan untuk para investor di pasar modal kita," imbuhnya.
Di samping itu, Menkeu juga memberi apresiasi kepada BEI, OJK dan semua stakeholder yang berperan dalam menjaga stabilitas pasar modal Indonesia. Menurutnya, banyak pasar modal negara lain yang mengalami kinerja negatif tapi Infonesia mampu mencatat kinerja positif yang cukup signifikan. BEI sendiri mencatat pertumbuhan total investor mencapai 50% dibangdingkan dengan tahun sebelumnya.
"Ke depan kita berharap pasar modal akan tetap mendukung prioritas pembangaunan pemerintah. Presiden di berbagai kesempatan menyatakan prioritas kita untuk Indonesia maju maka kita perlu SDM yang maju. Tidak hanya dari sisi dananya saja tapi juga dari berbagai lebijakan yang bisa mendukung priritas pembangunan," pungkasnya.(A-1)
SOROTAN lembaga pemeringkat dan indeks global seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Moody’s Ratings terhadap Indonesia dinilai memiliki dampak yang cukup serius.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan investor.
PEJABAT Sementara (Pjs) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengungkapkan, pihaknya akan meningkatkan transparansi pasar modal.
Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, mengatakan BEI dijadwalkan kembali melakukan pertemuan lanjutan dengan MSCI pada 11 Februari 2026.
BEI angkat bicara terkait sejumlah perkara dugaan manipulasi dan kejahatan pasar modal atau dikenal praktik saham gorengan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) untuk membahas rencana peningkatan porsi saham beredar (free float) 15%.
GRUP Adani, perusahaan multinasional raksasa asal India, mengumumkan investasi sebesar US$100 miliar untuk mengembangkan pusat data AI skala yang didukung energi terbarukan pada 2035
Lanskap pasar keuangan global pada 2026 diperkirakan memasuki fase baru yang lebih kompleks.
Harga emas global dan Antam turun pada 17 Februari 2026. Prediksi untuk Rabu, 18 Februari, diperkirakan stabil atau berpotensi rebound tipis dengan harga Antam Rp2,96–3,05 juta per gram.
Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri sarasehan ekonomi Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat 13 Februari.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai sinyal bahaya menyusul keputusan lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service.
Dari sisi permodalan, peningkatan porsi saham juga berkorelasi langsung dengan kebutuhan modal berbasis risiko.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved