Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Penertiban APK dilakukan secara serentak karena sudah memasuki masa tenang pada Minggu (11/2).
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah menurunkan sebanyak 192.201 Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2024.
Armada operasional dari berbagai perangkat daerah seperti mobil crane juga digunakan untuk memudahkan jangkauan pada saat penurunan APK.
Penurunan APK dilaksanakan dalam rangka masa tenang Pemilu.
PEMPROV Bali saat ini sudah memiliki Satpol PP yang khusus menangani bidang pariwisata Bali yang telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit dunia. Apa saja tugasnya?
SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta meminta semua peserta Pemilu 2024 dapat menurunkan alat peraga kampanye (APK) sebelum masa tenang sejak Minggu, 11 Februari 2024.
SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta ogah menjelaskan secara jelas ihwal kasus pelanggaran cawapres Gibran Rakabuming Raka yang membagikan susu di kawasan car free day (CFD)
KEPALA Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan ada 3.838 petugas yang diterjunkan untuk membantu pengamanan selama pemungutan suara Pemilu 2024.
KEPALA Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, mengatakan patroli akan diintensifkan guna mencegah terjadinya tawuran, khususnya menjelang Pemilu 2024.
Bawaslu tidak pernah merekomendasikan pihaknya untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan.
Tiga orang pelaku penipuan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh jajaran Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota
PERAPIHAN alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan di Jakarta harus dilakukan mulai Jumat (19/1) malam
Heru Budi Hartono diminta tegas menertibkan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024. Heru harus menginstruksikan Satpol PP DKI Jakarta untuk melakukan penertiban itu.
Polda Metro Jaya mendorong masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila menemukan alat peraga kampanye (APK), seperti spanduk, baliho atau bendera, yang ganggu ketertiban.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Dirjen Binda Adwil Safrizal ZA menyerukan agar menghindari kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan netralitas ASN agar terhindar dari sanksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ke 13 anggota Satpol PP itu tampil dalam rekaman video yang menyatakan dukungannya terhadap calon presiden nomor urut 2.
Mereka sudah diberikan sanksi skorsing selama 1-3 bulan. Mereka tidak bekerja, tidak mendapatkan gaji dan tunjangan
Muhaimin Iskandar menyebut pegawai Satpol Pamong Praja (PP) yang videonya viral karena mendukung Gibran Rakabuming Raka menjadi korban.
Moeldoko menyebut deklarasi dukungan oleh Satpol PP terhadap calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka bukan sebuah pelanggaran.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved