Berita Terbaru Ruu Tpks Hari Ini

Ketua DPR Dituntut Perjuangkan Kesetaraan Gender yang Lebih Luas

Bivitri Susanti mengatakan, Puan bisa berbuat lebih banyak dari itu. Berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil dan mulai dari lingkup kerjanya sendiri di DPR.  

Puan Sahkan RUU TPKS, Kado Terindah Sambut Hari Kartini

Pengesahan RUU TPKS menjadi UU TPKS adalah angin segar dalam perlindungan bagi kaum perempuan karena mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.

NasDem Desak Pemerintah Akselerasi Implementasi UU TPKS

Pengesahan UU TPKS pada 13 April 2022 disebutkan Amelia perlu mendapatkan apreiasi setelah sebelumnya tertunda 8 tahun.

Setelah UU TPKS Disahkan, KSP Dorong Percepatan Pengesahan RUU PPRT

RUU tersebut sangat diharapkan untuk mengisi kekosongan hukum perlindungan pekerja rumah tangga, dan memberikan rasa aman kepada PRT dari tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan.

Puan Dinilai Layani Kepentingan Perempuan Soal UU TPKS

rektur Eksekutif Institute of Empowerment for Indonesian Women (INDW) , Indah Sri Ayu, menyatakan respek pada sikap Puan yang mengsahkan RUU TPKS.

Puan: Kebut Aturan Turunan, Agar UU TPKS Segera Dirasakan Implementasinya

Agar UU TPKS bisa segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif dalam pencegahan dan pengaturan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual.

RUU TPKS Disahkan, Pekerjaan Rumah Belum Usai

Tindak pidana perkosaan tidak diatur dalam RUU TPKS. Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi DPR dan Pemerintah agar bisa memasukan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP..

NasDem Tegaskan UU TPKS tidak Dukung Penyimpangan Seksual

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang (UU) TPKS sama sekali tidak mendukung penyimpangan seksual.

UU TPKS Disahkan, Polri Akselerasi Pembentukan Direktorat PPA

Dedi menjelaskan saat ini rencana pembentukan direktorat PPA itu masih digodok. Sebab, dibutukan keputusan presiden (kepres) dalam membentuk organisasi baru di bawah Korps Bhayangkara.

Pengesahan RUU TPKS Bukti DPR Punya Sense of Crisis

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dinilai Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menjadi bukti sahih tak terelakkan bahwa DPR RI memiliki sense of crisis.

Pemahaman Penegak Hukum Menentukan Efektivitas UU TPKS

Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut perlu dipahami secara utuh. Hal ini diperlukan langkah sosialisasi secara menyeluruh.

Puan Dorong Pemerintah Cepat Membuat Aturan Turunan UU TPKS

Ketua DPR Puan Maharani meminta agar UU tersebut segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif. 

Pemahaman Penegak Hukum dan Masyarakat Menentukan Efektivitas UU TPKS

Agar kehadiran beleid itu efektif mencegah dan menuntaskan kasus kekerasan seksual di Tanah Air

RUU TPKS Disahkan, Pemerintah Langsung Kebut Pembuatan Aturan Turunan

Keseluruhannya berikhtiar untuk membawa Indonesia keluar dari kedaruratan kekerasan seksual.

Pengesahan RUU TPKS Dapat Apresiasi Tinggi dari Elemen Perempuan

Puan dianggap berjasa karena terus berkomitmen mengesahkan undang-undang yang pembahasannya dimulai sejak beberapa periode DPR lalu.

Pemahaman Penegak Hukum dan Masyarakat Tentukan Efektivitas UU TPKS

Bila angka kasus kekerasan seksual terus turun, ujar Rerie, kita sebagai bangsa bisa berharap masa depan generasi penerus kita di masa datang akan lebih baik dari hari ini.

Publik Harus Kawal Implementasi UU TPKS

Komnas Perempuan merekomendasikan agar DPR dan pemerintah ke depannya memastikan aturan pengaturan perkosaan dan pemaksaan aborsi yang komprehensif dalam RKUHP. 

Puan Berharap UU TPKS Dapat Selesaikan Kasus-kasus Kekerasan Seksual

Di hadapan para Anggota Dewan, perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil yang hadir, Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan persetujuan seluruh Anggota Dewan terhadap RUU TPKS menjadi UU.

RUU TPKS Resmi Disahkan, DPR: Ini Tonggak Sejarah

RUU TPKS sudah diperjuangkan sejak tahun 2016 dan pembahasannya mengalami dinamika, termasuk berbagai penolakan.

Kekuatan Dialog Antarkan RUU TPKS Disahkan Menjadi Undang-Undang

Delapan dari sembilan fraksi dalam rapat pleno itu sepakat RUU TPKS disahkan menjadi UU di rapat paripurna DPR.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting