Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DRAF Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang diusulkan sejumlah anggota DPR membahas hal-hal yang selama ini menjadi bagian dari norma masyarakat.
Menurutnya, pada 2013 angka perceraian per tahun mencapai 200ribu kasus sedangkan pada 2018 angka perceraian menjadi 420ribu.
BKKBN menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga terlalu jauh mengurus ranah privat masyarakat.
"Saya menyesalkan bahwa ada perempuan juga yang ikut mengusung ide RUU ini," kata Ratih
Rancangan regulasi ini banyak pasal kontroversial karena negara banyak mengatur norma di internal keluarga
Terkait RUU Ketahanan Keluarga, Mensos Juliari Batubara menganggap sebaiknya negara tidak perlu membuat regulasi yang berlebihan untuk masalah-masalah privat.
Menurut Rerie, entitas keluarga tidak perlu diintervensi negara. Urusan internal keluarga, pola asuh anak dan peran anggota keluarga bukan wewenang pemerintah.
"Ini RUU Jahiliah, Benar. RUU ini mengada-ada," kata Aktivis Perempuan Siti Musdah Mulia.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tak sependapat dengan Rancangan Undang Undang (RUU) Ketahanan Keluarga.
Golkar merasa kecolongan karena anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Endang Maria Astuti menjadi salah satu dari lima anggota DPR yang mengusulkan RUU tersebut.
RUU Ketahanan Keluarga terlihat hendak menyeragamkan konsep atau nilai-nilai keluarga menjadi satu konsep yang seragam. Hal ini menurutnya bertentangan dengan keragaman nilai di Indonesia
Banyak hal privat yang merupakan etika dalam masyarakat menjadi diatur dan bahkan dengan ancaman pidana kalau Ketahanan Keluarga itu disahkan menjadi undang-undang.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily, menyebut Komisi VIII belum membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco, mengatakan DPR tak ingin ada UU yang nantinya menimbulkan kontroversi di masyarakat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved