Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Besok sampai 8 Oktober, mogok nasional akan diikuti 2 juta buruh.
"Kita apresiasi tentu saja bahwa sudah disahkan, tentu dengan segala pertimbangannya yang kami yakin pasti untuk kebaikan bersama seluruh bangsa."
Ia menegaskan bahwa tugas kepolisian sesuai dengan konstitusi ialah menjaga keamanan dan ketertiban.
Ia menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja merupakan sebuah hasil dari proses politik yang panjang yang melibatkan begitu banyak kepentingan, mulai dari buruh, pelaku usaha, DPR hingga pemerintah.
"UU tentang Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan," ungkap Supratman.
Seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna tersebut, kecuali Demokrat, menyatakan setuju RUU Ciptaker menjadi UU.
Laju penularan covid-19 di DPR terus bertambah maka penutupan masa sidang dipercepat.
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengakui jika yang paling berat untuk diperdebatkan itu adalah klaster ketenagakerjaan.
Diketahui, serikat buruh berencana menggelar aksi protes terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja. Polri berupaya melakukan langkah antisipasi agar tidak terjadi kerumunan saat pandemi.
Sikap PKS dan Demokrat merupakan hak setiap fraksi dalam menyikapi hasil pembahasan rancangan Omnibus Law Ciptaker.
UU Cipta Kerja memberikan jaminan bagi kepastian prosedur pengurusan halal yang lebih transparan, tepat waktu dan biaya serta jelas prosedurnya.
UU Ciptaker digunakan karena pasca-pandemi covid semua negara berlomba-lomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.
Hari ini, Senin (5/10) ada rencana demo buruh se Jabodetabek secara masif di depan Gedung DPR/MPR. Polda Metro Jaya sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas.
RUU Cipta Kerja diklaim bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan memberikan perlindungan bagi pekerja korban PHK.
Perlindungan itu diatur dalam ketentuan pesangon di mana pemerintah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dalam hal ini, pemerintah tidak menambah beban iuran bagi pekerja.
Fasilitas dasar seperti BPJS hingga biaya transportasi dan komunikasi bagi karyawan harus dipenuhi perusahaan, kemudian outsourcing dihilangkan.
Mengingat, RUU Cipta Kerja mengubah ratusan pasal yang membutuhkan penyesuaian di tingkat pusat hingga daerah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi investor.
Selain aksi mogok nasional, buruh juga akan mengambil tindakan strategis lainnya sepanjang waktu sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.
DPD RI mengapresiasi forum tripartit ini yang selama pembahasan RUU tidak meninggalkan berbagai masukan DPD RI terkait kewenangan daerah, sehingga tetap diakomodir dalam RUU Cipta Kerja.
RUU Cipta Kerja diharapkan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, dan membawa Indonesia menuju negara yang adil, makmur, dan sejahtera.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved