Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat. Pengalihan arus dilakukan imbas demo buruh menolak Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
"Rekayasa lalu lintas diberlakukan situasional," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada Medcom.id, Senin (5/10).
Pengalihan arus lalu lintas yang diterapkan di sekitar gedung DPR/MPR, yakni mulai arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gatot Subroto diputar balik di Doorbrak depan pintu 10 mengarah Jalan Gerbang Pemuda kembali. Arus lalu lintas dari tol dalam kota yang akan keluar di offramp Pulau Dua diluruskan ke arah Tol Tomang. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur arah Jalan Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar.
Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gelora dibelokkan ke kiri Jalan Asia Afrika.
"Jadi, hindari Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Gelora, Jalan Palmerah Timur, dan Jalan Gatot Subroto," imbau Sambodo.
Unjuk rasa itu rencananya akan dihadari oleh buruh dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) secara masif. Belum diketahui waktu pelaksanaan demo. Namun, polisi siap berjaga mengantisipasi kedatangan massa.
baca juga: Perlindungan Pekerja Korban PHK Dijamin
Sebelumnya, puluhan pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyepakati untuk melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law. Kesepakatan ini diambil setelah rapat bersama di Jakarta pada Minggu (27/9). Presiden KSPI Said Iqbal menyebut rapat dihadiri perwakilan 32 federasi serikat pekerja. Lalu, federasi lain seperti Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang beranggotakan 17 federasi.
Mogok nasional ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh secara serentak di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Para buruh meliputi pekerja di berbagai sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, logistik dan perbankan. Mogok nasionak dilakukan 6-8 Oktober. (OL-3)
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan dukungan terhadap wacana kenaikan batas defisit anggaran negara dari 3% menjadi 4% dari PDB.
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved