Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat. Pengalihan arus dilakukan imbas demo buruh menolak Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
"Rekayasa lalu lintas diberlakukan situasional," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada Medcom.id, Senin (5/10).
Pengalihan arus lalu lintas yang diterapkan di sekitar gedung DPR/MPR, yakni mulai arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gatot Subroto diputar balik di Doorbrak depan pintu 10 mengarah Jalan Gerbang Pemuda kembali. Arus lalu lintas dari tol dalam kota yang akan keluar di offramp Pulau Dua diluruskan ke arah Tol Tomang. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur arah Jalan Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar.
Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gelora dibelokkan ke kiri Jalan Asia Afrika.
"Jadi, hindari Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Gelora, Jalan Palmerah Timur, dan Jalan Gatot Subroto," imbau Sambodo.
Unjuk rasa itu rencananya akan dihadari oleh buruh dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) secara masif. Belum diketahui waktu pelaksanaan demo. Namun, polisi siap berjaga mengantisipasi kedatangan massa.
baca juga: Perlindungan Pekerja Korban PHK Dijamin
Sebelumnya, puluhan pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyepakati untuk melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law. Kesepakatan ini diambil setelah rapat bersama di Jakarta pada Minggu (27/9). Presiden KSPI Said Iqbal menyebut rapat dihadiri perwakilan 32 federasi serikat pekerja. Lalu, federasi lain seperti Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang beranggotakan 17 federasi.
Mogok nasional ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh secara serentak di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Para buruh meliputi pekerja di berbagai sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, logistik dan perbankan. Mogok nasionak dilakukan 6-8 Oktober. (OL-3)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved