Berita Terbaru Ruu Cipta Kerja Hari Ini

Pukat UGM: RUU Cipta Kerja Bermasalah dari Proses Hingga Substansi

Akses publik terhadap dokumen RUU ini baru tersedia pasca-RUU tersebut selesai dirancang oleh pemerintah dan kemudian diserahkan kepada DPR.

Polri Persilakan Serikat Buruh Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono menuturkan demo diperbolehkan asal tidak dilakukan di wilayah DKI Jakarta.

Puan Beberkan Prestasi Kerja DPR RI

DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan lima rancangan undang-undang (RUU). Salah satunya, Undang-Undang tentang Bea Materai yang merupakan pengganti UU Nomor 13 Tahun 1985

UU Sisdiknas Jadi Acuan UU Cipta Kerja

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan meminta publik tidak khawatir terkait masuknya klaster pendidikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Ini Kata Pemerintah soal Tudingan UU Cipta Kerja Rusak Lingkungan

"Di RUU Cipta Kerja, amdal lingkungan sama seperti sebelumnya, yang membedakan adalah proses perizinannya cepat dan birokrasinya sederhana karena sudah dipangkas."

Demo UU Cipta Kerja Berakhir Ricuh di Banten

Dari kericuhan itu, Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Banten Kombes Roem Ta'at, terkena lemparan batu dan menyebabkan kepalanya terluka.

Penolakan UU Cipta Kerja Oleh PKS dan Demokrat, Gimik

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat menolak Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Penolakan itu disebut sebagai gimik belaka.

10 Orang Pelaku Aksi Massa di DPRD Jabar Diamankan Polisi

Sebanyak 10 orang yang diduga turut  melakukan kerusuhan saat aksi massa di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung diamankan Polrestabes Bandung,

Pemerintah Segera Siapkan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Ia mengatakan pemerintah akan segera membuat peraturan-peraturan turunan yang akan mengakomodasi implementasi UU Cipta Kerja di lapangan.

NasDem Sayangkan Beredarnya Hoaks RUU Cipta Kerja

NasDem menyayangkan jika hasil perdebatan panjang RUU Cipta Kerja malah dicederai dengan berkembangnya hoaks demi kepentingan politis tertentu.

RUU Cipta Kerja Disahkan, Sektor Properti akan Untung

Dengan disahkannya RUU Cipta Kerja, investor diyakini lebih mudah menempatkan kegiatan produksi di Indonesia. Tentunya ini berdampak pada permintaan lahan dan gedung.

Ganjar Sokong Judicial Review UU Cipta Kerja

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi banyak pihak yang hingga kini masih menahan diri untuk tidak melakukan aksi, pasca RUU Omnibus Law disahkan dan memilih judicial review  ke MK.  

Proses Demokrasi Pengesahan Omnibus Law Ciptaker

Dari 9 fraksi yang ada, 2 fraksi yakni PKS dan Demokrat memilih tidak setuju. Sementara, 7 fraksi yakni PDIP, Golkar, PKB, NasDem, Gerindra, PPP, dan PAN mendukung keinginan pemerintah

Isi Lengkap UU Cipta Kerja yang Baru Disetujui DPR

RAPAT Paripurna DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU pada Senin (5/10).

Wamenkeu: RUU Cipta Kerja Kuatkan Dunia Usaha

UU Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan untuk Indonesia, dunia usaha yang bekerja untuk Indonesia, dan UU yang bekerja untuk melakukan penyerapan tenaga kerja.

Menko Perekonomian : RUU Cipta Kerja Pasti Lindungi Pekerja

Untuk nelayan yang sebelumnya proses perizinan kapal ikan harus melalui beberapa instansi, maka dengan RUU Cipta Kerja cukup diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Omnibus Law Disahkan, Begini Respons Pengusaha

Rosan mengatakan, UU Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Menaker: Awas Covid-19, Buruh Jangan Mogok Nasional

Ida meminta agar serikat pekerja tidak mengambil risiko yang membahayakan jiwa.

RUU Cipta Kerja Disahkan, Menaker Tulis Surat "Cinta" untuk Buruh

"Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan," ungkapnya dalam surat terbuka

Catat, Inilah Janji Pemerintah Usai Pengesahan Omnibus Law

Disahkannya RUU Ciptaker akan membuat pemerintah bisa melakukan pemangkasan regulasi untuk menarik iklim investasi di dalam negeri.

Menuju Sistem Pangan Bermartabat

Mapel Koding dan KA Kini Sah di Sekolah

Timur Tengah Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia