Proses Demokrasi Pengesahan Omnibus Law Ciptaker

PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dalam Sidang Paripurna DPR yang berlansung Senin (10/6) kemarin, secara jelas telah menampilkan proses demokrasi yang sebenarnya antara partai pendukung pemerintah dengan partai koalisi.

Dari 9 fraksi yang ada, 2 fraksi yakni PKS dan Demokrat memilih tidak setuju. Sementara, 7 fraksi yakni PDIP, Golkar, PKB, NasDem, Gerindra, PPP, dan PAN mendukung keinginan pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Ciptaker.

"Itulah indikasi demokrasi kita yang sehat. Ketika ada yang tidak sependapat harus kita hormati. Tapi ketika mayoritas fraksi yang ada di sana mengambil keputusan yang sama bersama pemerintah itu harus dihargai," ujar Anggota DPR dari Fraksi NasDem Aminurokhman di Jakarta, Selasa (6/10).

Aminurokhman melanjutkan, dengan disahkannya RUU Omnibus Law Ciptaker menjadi UU, peluang pertumbuhan ekonomi di dalam negeri menjadi semakin besar. Oleh karena itu, pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker perlu direspons dengan positif. Baik dari kalangan pengusaha hingga pekerja.

"Berlakunya UU ini akan kita respons menjadi sesuatu ruang baru bagi investor dan juga menjaga perlindungan bagi pekerja. Ini yang menurut saya harus kita wujudukan bersama," ungkapnya.

Baca juga : Isi Lengkap UU Cipta Kerja yang Baru Disahkan DPR

Pengesahan atau pengambilan keputusan tingkat II RUU Omnibus Law Ciptaker dalam Sidang Paripurna sempat diwarnai insiden walk out yang dilakukan oleh Benny K Harman (BKH) selaku perwamilan Fraksi Partai Demokrat. Saat itu, Benny merasa keinginannya dalam menyampaikan pendapat sebelum pemerintah tidak diakomodir oleh pimpinan sidang saat itu yakni Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin.

Terpisah, BKH menjelaskan setidaknya terdapat 2 alasan mengapa Fraksi Demokrat memilih untuk

walk-out dari sidang yang juga dihadiri perwakilan pemerintah tersebut. Alasan tersebut bersifat teknis dan substansial.

"Alasan teknis adalah bahwa dalam sidang DPR, keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat apabila semua anggota fraksi yang ada di rapat paripurna setuju. Di sidang ini, kan ada dua fraksi yang tidak setuju RUU Ciptaker disahkan. Sesuai mekanisme tatib, kasih kesempatan lobby dulu supaya ada kesamaan pandangan. Kalau lobby tidak dicapai, kita voting. Tadi, pimpinan sewenang-wenang, tidak memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan," jelasnya.

Terkait microphone BKH yang tiba-tiba mati saat menginterupsi, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan bahwa pimpinan sidang memiliki hak untuk mengatur jalannya rapat. Selain itu, pimpinan sidang juga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas menjaga ketertiban peserta rapat saat menyampaikan pendapat.

“Semua diberikan waktu untuk berbicara, bergantian. Jika sampai dimatikan mikrofonnya, itu hanya untuk menertibkan lalu lintas interupsi, pimpinan punya hak mengatur jalannya rapat,” jelas Indra. (OL-2)