PEMERINTAH siap menghadapi uji materi yang diajukan berbagai pihak yang tidak puas atas disahkannya Undang-undang Cipta Kerja.
"Kalau ada yang merasa tidak puas, kan ada mekanisme konstitusional yaitu judicial review. Pemerintah siap menghadapi itu," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian kepada Media Indonesia, Senin (5/10).
Ia menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja merupakan sebuah hasil dari proses politik yang panjang yang melibatkan begitu banyak kepentingan, mulai dari buruh, pelaku usaha, DPR hingga pemerintah.
Donny pun memahami jika hasil yang dicapai saat ini mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak.
Baca juga : DPR Pastikan UU Cipta Kerja tak Hapus Hak Cuti Pekerja
"Tapi ini adalah yang terbaik yang bisa dihasilkan," ucapnya.
Tujuan utama pemerintah melalui UU Cipta Kerja adalah membuat ekosistem investasi yang lebih baik di masa mendatang.
Dengan begitu, diharapkan akan banyak pelaku usaha baik dari dalam dan luar negeri yang menanamkan modal mereka di Tanah Air.
"Dengan banyaknya investasi, akan terbuka lapangan kerja yang besar untuk masyarakat. Itu kuncinya. Tanpa ada lapangan kerja, tidak akan ada daya beli dan ekonomi akan memburuk. Jadi memang tidak ada niatan lain kecuali memberi manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat indonesia," tandas Donny. (OL-7)
