Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
IPB University merekomendasikan agar pemerintah mengoptimalkan peran kios pengecer pupuk bersubsidi yang selama ini merupakan mitra pupuk PT Pupuk Indonesia (Persero).
Petrokimia Gresik, sebagai bagian dari Kementerian BUMN, terus menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah-wilayah penugasan.
Berdasarkan indikator kemampuan penyimpanan, responden gapoktan dinilai belum memiliki kemampuan penyimpanan stok pupuk subsidi.
Pupuk Indonesia mendukung pemerintah yang berupaya menyederhanakan proses penebusan pupuk bersubsidi untuk memudahkan para petani dalam memenuhi kebutuhan mereka.
HET pupuk bersubsidi di tingkat kios atau pengecer ditetapkan sebesar Rp2.250/kg untuk Urea, NPK Phonska Rp2.300/kg, NPK untuk Kakao Rp3.300/kg, dan Pupuk Organik Rp800/kg.
Pupuk Indonesia memastikan akan memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pupuk bersubsidi yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap regulasi yang ditetapkan pemerintah.
Pemerintah telah berhasil menyederhanakan birokrasi khususnya penyaluran sehingga petani terdaftar sudah bisa menebus Pupuk Bersubsidi per 1 Januari 2025.
Lewat kerja sama itu, pupuk bersubsidi akan mulai tersedia pada tanggal 1 Januari 2025.
BUMN PT Pupuk Indonesia siap menyalurkan pupuk bersubsidi per 1 Januari 2025.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) menyatakan pupuk bersubsidi pada 2025 sudah bisa disalurkan dan ditebus mulai 1 Januari 2025.
KABUPATEN Klaten, Jawa Tengah, pada tahun ini mendapatkan alokasi subsidi hingga 42 ribu ton. Rinciannya adalah 23.536 ton, NPK 16.313 ton, dan pupuk organik 1.460 ton.
Perpres terkait distribusi pupuk bersubsidi akan segera terbit. Aturan baru ini membuat distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih sederhana dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.
Panjangnya proses birokrasi distribusi pupuk subsidi juga berakibat pada lambatnya penyerapan pupuk subsidi.
Industri pupuk di Indonesia diatur oleh banyak regulasi yang kompleks, dengan 41 UU, 23 PP, serta 6 Perpres dan Inpres.
Saat ini terlalu banyak aturan yang mengatur penyaluran hingga penebusan pupuk bersubsidi, sehingga menyulitkan para petani.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) terus berupaya mengakselerasi distribusi pupuk bersubsidi melalui perbaikan mekanisme penebusan guna memudahkan penebusan pupuk bersubsidi.
Penyaluran pupuk bersubsidi akan tetap dilakukan meski kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun akan habis pada Juli 2024.
PEMERINTAH saat ini terus berupaya memperbaiki beberapa prinsip pelaksanaan subsidi pupuk. Dari yang semula hanya berbicara penerima manfaat, skema-skema subsidi,
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved