Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah siap membuat aturan tata kelola pupuk bersubsidi lebih ringkas dan mudah.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Rembuk Tani di Lapangan Sepak Bola Desa Marga Agung, Jati Agung, Lampung Selatan, Minggu (10/11).
Di hadapan petani, pemilik kios pupuk, hingga distributor, Zulkifli menuturkan terlalu banyak aturan yang mengatur penyaluran hingga penebusan pupuk bersubsidi, sehingga menyulitkan para petani. Katanya, penebusan pupuk itu harus ada usulan petani kemudian ada surat keputusan bupati atau kepala daerah.
"Kalau bupatinya tidak cocok sama lurahnya, bisa tidak dikasih pupuknya. Kendala utama kita kadang-kadang kebijakan kita ini tidak sinkron. Penyaluran pupuk ini ruwet, rumit, persyaratannya macam-macam. Ini yang harus dipangkas," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (11/11).
Masalah lain yang disorotinya adalah kondisi finansial petani. Meski pupuk bersubsidi tersedia, banyak petani yang tidak memiliki uang untuk menebusnya. Dalam banyak kasus, mereka terpaksa meminjam uang terlebih dahulu agar bisa memperoleh pupuk tersebut.
Kendati demikian, Zulkifli mengapresiasi kondisi ketersediaan pupuk di Lampung Selatan. Pihaknya mendukung produktivitas pertanian di wilayah tersebut.
"Alhamdulilah, di Lampung tidak ada keluhan mengenai pupuk. Sawah-sawah tadah hujan yang tidak optimal akan dioptimalisasi," katanya.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Gusrizal menyadari tata kelola pupuk bersubsidi perlu disempurnakan oleh pemerintah untuk memudahkan para petani.
"Dengan masukan dari stakeholders dan kolaborasi dengan pemerintah serta kementerian, ini dapat menjadi kunci untuk menuju swasembada pangan," harapnya.
Sebagai upaya untuk mendukung penyaluran pupuk yang lebih mudah dan tepat sasaran, pemerintah telah mengoptimalkan penggunaan Sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Sesuai dengan Permentan No 1/2024, pembaruan data e-RDKK bisa dilakukan setiap empat bulan sekali. Melalui RDKK, proses penebusan pupuk subsidi diharapkan menjadi lebih sederhana dan terstruktur, memungkinkan petani memperoleh pupuk yang mereka butuhkan sesuai rekomendasi dari kelompok tani.
Dengan RDKK, distribusi pupuk dikatakan lebih mudah dipantau dan dikontrol, sehingga mencegah potensi kekurangan atau penyalahgunaan di lapangan. Sistem ini diharapkan mampu menjawab tantangan dalam memastikan setiap petani menerima pupuk tepat waktu, tanpa hambatan administrasi yang rumit.
Saat ini pemerintah tengah kembali membuka kesempatan bagi para petani untuk mendaftarkan diri sebagai penerima pupuk subsidi 2025. Pendaftaran dibuka hingga 15 November 2024. (E-2)
Pemerintah kini sedang bekerja keras bersama Kementerian Pertanian dan Bulog untuk membeli hasil panen petani agar tidak terjadi penurunan harga yang merugikan mereka.
Untuk anggaran ketahanan pangan tahun 2025 secara nasional, telah ditetapkan sebanyak Rp144,6 triliun dengan rincian anggaran melalui kementerian dan lembaga Rp 59,42 triliun.
Rombongan Menko Pangan juga berbelanja aneka kebutuhan pokok di pasar ini. Barang kebutuhan yang mereka beli, selanjutnya diberikan pada warga ibu-ibu yang berbelanja.
Areal sawah yang gagal panen di seluruh wilayah di Sidoarjo bisa mencapai ribuan hektare. Kondisi seperti itu sering mengakibatkan petani berpikir ingin menjual sawahnya.
WAKIL Ketua DPR RI Saan Mustopa berharap pernyataan Menko Zulkifli Hasan atau Zulhas soal Indonesia tak lagi impor jagung hingga beras pada 2025
LANGKAH pemerintah dipuji karena berani menutup lahan sawit ilegal yang beroperasi di kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
MENKO Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) secara terang-terangan membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait polemik zin tambang nikel Raja Ampat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah akan mengalokasikan dana Rp750 triliun untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah terbentuk sebanyak 9.835 Koperasi Desa Merah Putih.
ANGGOTA Komisi IV DPR, Ajbar Abdul Kadir, memastikan mencapai target yang disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved