BUMN Janji Salurkan Pupuk Bersubsidi Mulai Awal 2025

PT Pupuk Indonesia siap menyalurkan pupuk bersubsidi per 1 Januari 2025. Hal ini dapat dilakukan usai ditandatangani kontrak perjanjian tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 antara Kementerian Pertanian dengan BUMN pupuk tersebut.

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh memastikan bahwa pihaknya yang mengemban tugas sebagai produsen dan pendistribusian pupuk bersubsidi siap melaksanakan tugas tersebut. "Berdasarkan hasil Rakortas di Bandung hari ini, kami diminta per 1 Januari 2025 sudah mendistribusikan kepada yang berhak. Tadi disampaikan ada sekitar 14,7 juta petani yang terdaftar di e-RDKK 2025 dan kami sudah siapkan," ungkap Tri Wahyudi dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (25/12/2024).

Per 23 Desember 2024, perusahaan merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 7,25 juta ton atau mencapai 100,5% dari kontrak yang ditetapkan pemerintah. Adapun rinciannya terdiri dari pupuk urea sebesar 3,66 juta ton, pupuk NPK sebesar 3,49 juta ton, pupuk NPK Formula Khusus sebesar 42.706 ton, dan pupuk organik sebesar 46.521 ton. 

Baca juga : Masuk Musim Tanam, 6,6 Juta Ton Pupuk Subsidi Disalurkan

Dari stok pupuk bersubsidi per 23 Desember 2024, Pupuk Indonesia menyediakan sebesar 1,47 juta ton yang terdiri dari pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi. Adapun stok pupuk bersubsidi berjumlah 1,04 juta ton yang terdiri dari urea sebesar 546.758 ton, NPK sebesar 445.560 ton, NPK Formula Khusus sebesar 16.338 ton, dan organik sebesar 35.658 ton. Sedangkan stok pupuk nonsubsidi sebesar 428.619 ton yang terdiri dari urea sebesar 357.384 ton dan NPK sebesar 71.235 ton.

"Stok pupuk yang tersedia di seluruh Indonesia ada 1,4 juta ton dan ada sekitar 400 ribu ton tersedia di distributor dan kios, sehingga 1 Januari kita bisa distribusi. Harapannya para petani bisa memanfaatkan momen yang baik ini, cuaca cukup baik untuk bertanam, pupuknya tersedia, harapan Pak Presiden kita bisa mewujudkan swasembada pangan secepat-cepatnya," kata Tri Wahyudi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra, mengungkapkan, dalam upaya percepatan penyaluran pupuk subsidi seluruh Kepala Dinas Pertanian Provinsi telah menetapkan penerima pupuk subsidi hingga ke tingkat kecamatan dan memastikan mekanisme pembayaran pupuk subsidi aman.  

"Saat ini penetapan alokasi pupuk subsidi hingga tingkat kecamatan telah 100% di seluruh daerah. Tidak ada kendala lagi penyaluran sesuai dengan e-RDKK. Pupuk Indonesia pun menjamin ketersediaannya di tiap daerah. Demikian juga, dalam mekanisme pembayaran subsidi pupuk sesuai dengan rekomendasi BPK," kata Jekvy. (Ant/Z-2)