Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
DIREKTUR Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menegaskan Pupuk Indonesia akan terus menyalurkan pupuk bersubsidi sebagai komitmen perusahaan untuk melindungi petani dalam menjalani musim tanam walaupun kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun akan habis di Juli 2024.
Hal tersebut disampaikan Rahmad dalam Focus Group Discussion bertajuk “Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional” yang digelar di Jakarta, Rabu (17/7).
Rahmad menjelaskan proses administratif penambahan anggaran yang masih berjalan membuat Kementerian Pertanian (Kementan) belum bisa merampungkan finalisasi kontrak subsidi pupuk dengan Pupuk Indonesia. Diketahui kontrak penyaluran alokasi subsidi pertama dengan volume sebesar 4,7 juta ton akan selesai pada Juli 2024 ini.
Baca juga : Kapasitas Produksi Pupuk Indonesia sudah Sesuai Kebutuhan Pupuk Subsidi
Pemerintah, melalui Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024, telah meningkatkan alokasi subsidi pupuk yang tadinya 4,7 ton menjadi sebesar 9,55 juta ton atau senilai Rp 54 triliun untuk tahun ini. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan pupuk subsidi bagi para petani terpenuhi dan produktivitas pertanian dapat terus meningkat.
Rahmad juga mengapresiasi upaya Menteri Pertanian yang langsung bergerak cepat dalam mengatasi kendala ini.
"Saya tahu persis Menteri Pertanian all out langsung di hari yang sama saya laporkan, beliau langsung menelepon Presiden (Joko Widodo) dan Menteri Keuangan dan sudah disepakati. Dari kesepakatan-kesepakatan tingkat menteri itu kemudian kami juga sudah diinstruksikan untuk tidak berhenti menyalurkan pupuk subsidi," jelasnya.
Baca juga : Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi, Ini Syarat Penerimanya
Pupuk Indonesia bersama Kementan dan pemerintah berkomitmen agar penyaluran pupuk terus berjalan mengikuti Permentan.
“Penyaluran pupuk bersubsidi akan tetap berjalan meskipun kontrak pertama senilai Rp 26,7 triliun telah habis pada Juli 2024. Ini adalah bagian dari komitmen bersama antara Pupuk Indonesia dan pemerintah untuk melindungi petani dalam menjalani masa tanam tahun ini,” ujar Rahmad.
Dengan adanya komitmen ini, diharapkan distribusi pupuk subsidi dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, sehingga produktivitas pertanian nasional tetap terjaga.
Baca juga : Aplikasi Digital Kunci Distribusi Pupuk Subsidi Tepat Sasaran
Pemerintah dan Pupuk Indonesia terus berupaya untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk subsidi guna mendukung ketahanan pangan nasional.
Hingga 12 Juli 2024, Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebanyak 3,41 juta ton pupuk subsidi. Saat ini, masih terdapat stok pupuk urea dan NPK sebesar 1,7 juta ton yang siap untuk disalurkan.
Pada kesempatan yang berbeda, Rahmad juga menerangkan, "Bukan alokasi 9,55 juta ton yang habis, tapi kontrak yang berdasarkan alokasi pertama, itu yang volumenya sudah habis. Hal yang lebih substantif harus diutamakan sambil proses administrasi berjalan. Substantifnya adalah kami harus mendorong produktivitas pertanian. Karenarahm itu, kami akan terus menyalurkan pupuk subsidi sesuai arahan pemerintah untuk melindungi petani."
Baca juga : Petani di Sulsel Curhat ke Mentan tidak Pernah Dapat Pupuk
Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat, Otong Wiranta menyampaikan bahwa sosialisasi memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pupuk bersubsidi.
Dia mengatakan, saat ini, masih terdapat masalah-masalah penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi.
“Sosialisasi ini sangat penting untuk digencarkan kembali karena sampai saat ini masih banyak petani yang belum paham tata cara mendaftar sampai menebus pupuk subsidi. Sebanyak 1 juta petani di wilayah Jawa Barat belum datang melakukan transaksi penebusan pupuk subsidi. Selain itu, regenerasi dan kualitas SDM petani juga memerlukan perhatian khusus. Lebih dari 65% petani di Jawa Barat merupakan lansia dan 37% dari total petani tingkat pendidikannya di bawah SD,” jelasnya. (Z-1)
Pemerintah memperkenalkan mekanisme titik serah untuk menjamin distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Pupuk Indonesia memastikan bahwa penutupan kios ini tidak akan mengganggu proses penyaluran pupuk ke petani.
Kanit Tipidter Polres Samosir Martin Aritonang kembali menegaskan, Polres Samosir akan melakukan pengawasan barang negara termasuk barang subsidi dan pidana lainnya yang ditimbulkan.
Penggagalan aktivitas penjualan pupuk susbsidi secara ilegal, berawal adanya informasi masyarakat, yang mengatakan ada aktivitas penjualan dua jenis pupuk , yang berasal dari luar daerah.
Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa ada beberapa pihak yang ingin Indonesia mengimpor beras di saat produksi beras yang saat ini sudah cukup tinggi.
"Ini dilakukan sebagai komitmen dan kepedulian para ulama dalam ikut membantu petani, agar tembakau mereka terbeli dengan harga layak,"
Teknologi ini membantu petani mendiagnosis penyakit tanaman melalui analisis gambar dan memberikan rekomendasi agronomi yang tepat untuk mendorong praktik pertanian berkelanjutan.
Bupati Indramayu Lucky Hakim juga akrab dengan satwa liar melepas ribuan ekor ular ke sawah di Indramayu.
Moratorium selama tiga tahun akan menciptakan stabilitas ekosistem pertembakauan dan memberi ruang bagi petani serta pelaku industri agar tidak gulung tikar.
Peningkatan pengetahuan petani mengenai pengelolaan hama juga akan berdampak positif lebih luas, antara lain berkontribusi langsung pada peningkatan produksi pangan dalam negeri.
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo subholding dari PTPN III (Persero) mendapat apresiasi dari Pimpinan VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam kunjungan kerjanya ke Java Coffee Estate.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved