Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi, Ini Syarat Penerimanya

PEMERINTAH saat ini terus berupaya memperbaiki beberapa prinsip pelaksanaan subsidi pupuk. Dari yang semula hanya berbicara penerima manfaat, skema-skema subsidi, dan alokasi subsidi disertai dengan data, saat ini berkembang menjadi 6T, yakni tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat jenis dan mutu, serta tepat jumlah.

"Ternyata pada perkembangannya kita masih belum memenuhi keenam tepat ini. Oleh sebab itu kita saat ini terus mengupayakan berbagai penyempurnaan," ucap Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati di acara Membangun Kebijakan Ketahanan Pupuk Subsidi Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Rabu (17/7).

Lebih lanjut, Vivi menjabarkan bahwa cakupan subsidi pupuk selama ini, dari sisi jumlah petani saat ini ada 28 juta dimana 72 persennya diklasifikasikan sebagai petani skala kecil.

Baca juga : Penambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Diharapkan Bisa Menunjang Produktivitas Pertanian

"Bukan hanya dari sisi luasan lahan yang dikuasai untuk lahan pertaniannya, namun juga termasuk mereka yang tidak punya lahan. Kemudian petani penerima pupuk subsidi ini separuhnya, sekitar 14 juta petani," terang dia.

Pemerintah, sambung Vivi, saat ini juga tengah memperbaiki data e-RDKK dan juga Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dengan menggunakan NIK. Harapannya, pendataan penduduk termasuk petani jadi semakin baik dan tentunya penerima subsidi pupuk bisa lebih tepat sasaran.

Sebagai informasi, jenis pupuk yang ada untuk berbagai jenis komoditas pertanian sangatlah beragam. Adapun pupuk yang disubsidi oleh pemerintah adalah pupuk urea dan juga pupuk NPK.

Baca juga : Aplikasi Digital Kunci Distribusi Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Syarat Petani Yang Berhak Menerima Pupuk Subsidi

Vivi pun menyampaikan syarat-syarat petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Adapun syarat tersebut antara lain data petani harus terdaftar di Simluhtan dan di Pupuk Indonesia melalui e-RDKK, memiliki kartu tani sebagai identitas yang valid, dan petani harus memiliki atau mengoperasikan sebidang tanah tidak lebih dari 2 hektar.

"Ini agak sulit karena sebagiannya dilakukan melalui Gapoktan yang tentunya persyaratan ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dan tentunya komoditas yang sesuai dengan kebutuhan yang disubsidi," ungkap dia.

Dengan berbagai persoalan tersebut, pemerintah saat ini sudah mulai merancang transformasi kebijakan subsidi pupuk yang tentunya ini juga menjadi salah satu transformasi yang dilakukan dalam konteks transformasi pangan.

Baca juga : Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran, Kementan Terus Sosialisasikan Permentan 1/2024

"Kita ingin me-reform subsidi dari barang menjadi ke orang, jadi kita menyebutnya bantuan langsung petani, ini arahan Bapak Presiden. Kemudian dilakukan melalui transfer direct cash, kemudian penerima berbasis kelompok menjadi penerima berbasis individu, ini tentunya by name by address kita sangat bergantung kepada data," jelasnya.

"Berikutnya adalah site specific sesuai dengan kondisi kebutuhan lahan dan kebutuhan jenis komoditasnya dan tentunya menekankan kepada dampaknya baik itu kepada produksi, produktivitas dan juga tentunya kepada keberlanjutan," sambung dia.

Beberapa dampak yang diharapkan dengan transformasi menuju bantuan langsung petani ini adalah efisiensi penyaluran, kemudian produktivitas petani. Pemerintah saat ini juga tengah mendiskusikan bahwa nantinya bukan hanya pupuk urea dan NPK saja yang disubsidi, tapi ditambah jenis pupuk lain seperti pupuk organik.

Di sisi lain, melalui pendekatan direct transfer, pemerintah ingin memperbesar financial inclussion baik secara ekonomi maupun keuangan dan tentunya penggunaan pupuk secara lebih bijaksana sehingga kesehatan tanah bisa melestarikan kondisi bumi.

"Oleh sebab itu, regenerative agriculture termasuk pertanian berkelanjutan menjadi cara-cara yang kedepannya kita perlu dorong sebagai bagian dari transformasi pangan," tandasnya. (Fal/Z-7)