Penambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Diharapkan Bisa Menunjang Produktivitas Pertanian

PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi. Sebagai informasi, pada awalnya alokasi pupuk bersubsidi 2024 hanya di angka 4,7 juta ton, namun kemudian ditambah menjadi 9,55 juta ton.

"Sebagaimana arahan Bapak Presiden dan juga Pak Menko dan juga para menteri bahwa sudah saatnya seluruh kebutuhan petani yang layak menerima pupuk bersubsidi mendapatkan pupuk bersubsidi," tutur Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Dida Gardera di acara Membangun Kebijakan Ketahanan Pupuk Subsidi Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Rabu (17/7).

Perubahan alokasi pupuk bersubsidi ini, sambung dia, membutuhkan perhitungan ulang untuk sampai ke daerah yang membutuhkan alokasi pupuk bersubsidi dikarenakan harus melalui proses administrasi yang memakan waktu.

Baca juga : Perum Bulog Gandeng Pupuk Indonesia Tingkatkan Produktivitas Pertanian

"Dari tingkat provinsi, kemudian turun kabupaten kota baru sekitar 2-3 minggu belakangan ini seluruh kebutuhan administrasi itu sudah selesai. Mudah-mudahan kurun waktu tersisa ini karena kan kemarin ada pergeseran waktu tanam, musim tanam. Kita bisa masih ada beberapa musim tanam di tahun ini, sehingga pupuk tadi terserap sepenuhnya untuk menunjang produktivitas pertanian kita," ungkap dia.

Lebih lanjut, Dida menerangkan bahwa selain adanya perubahan alokasi pupuk bersubsidi, pemerintah kini juga telah memasukkan kelompok masyarakat yang selama ini bertani namun di kawasan hutan. "Itu sudah kita masukkan juga dan juga mereintroduksi lagi pupuk organik yang dulu kita pakai namun sempat berhenti beberapa tahun belakangan," imbuhnya.

Hal ini, lanjut dia, juga menjawab salah satu upaya bagaimana Indonesia mengatasi perubahan iklim dengan menggunakan pupuk organik.

Baca juga : Ketahanan Pangan Hadapi Tantangan Perubahan Iklim

Sebagaimana diketahui, pada kesempatan konferensi perubahan iklim tahun lalu di Dubai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sekitar 130 kepala negara menyampaikan statementnya bahwa untuk mengantisipasi perubahan iklim ini harus dilakukan transformasi food system yang cukup signifikan, sehingga bisa menjawab ketahanan pangan.

"Mungkin kita pernah kita merasakan tahun 2 tahun yang lalu ketika mulai geopolitik dan tahun lalu ketika El Nino. Kita kekurangan produksi pertanian kita dan untuk mendapatkan akses impor pun tidak gampang, karena negara-negara tahun lalu itu ada sekitar 23 negara pengekspor produk pertanian itu dari negaranya membanned (ekspor) dari negaranya karena untuk mencukupi kebutuhan pangan masing-masing," cetusnya.

Oleh karenanya, Dida menilai bahwa penambahan alokasi pupuk bersubsidi ini adalah hal yang sangat penting dan krusial serta merupakan salah satu hal yang menjadi kunci untuk produktivitas pertanian serta kecukupan pangan Indonesia. (Fal/Z-7)