Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi. Sebagai informasi, pada awalnya alokasi pupuk bersubsidi 2024 hanya di angka 4,7 juta ton, namun kemudian ditambah menjadi 9,55 juta ton.
"Sebagaimana arahan Bapak Presiden dan juga Pak Menko dan juga para menteri bahwa sudah saatnya seluruh kebutuhan petani yang layak menerima pupuk bersubsidi mendapatkan pupuk bersubsidi," tutur Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Dida Gardera di acara Membangun Kebijakan Ketahanan Pupuk Subsidi Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Rabu (17/7).
Perubahan alokasi pupuk bersubsidi ini, sambung dia, membutuhkan perhitungan ulang untuk sampai ke daerah yang membutuhkan alokasi pupuk bersubsidi dikarenakan harus melalui proses administrasi yang memakan waktu.
Baca juga : Perum Bulog Gandeng Pupuk Indonesia Tingkatkan Produktivitas Pertanian
"Dari tingkat provinsi, kemudian turun kabupaten kota baru sekitar 2-3 minggu belakangan ini seluruh kebutuhan administrasi itu sudah selesai. Mudah-mudahan kurun waktu tersisa ini karena kan kemarin ada pergeseran waktu tanam, musim tanam. Kita bisa masih ada beberapa musim tanam di tahun ini, sehingga pupuk tadi terserap sepenuhnya untuk menunjang produktivitas pertanian kita," ungkap dia.
Lebih lanjut, Dida menerangkan bahwa selain adanya perubahan alokasi pupuk bersubsidi, pemerintah kini juga telah memasukkan kelompok masyarakat yang selama ini bertani namun di kawasan hutan. "Itu sudah kita masukkan juga dan juga mereintroduksi lagi pupuk organik yang dulu kita pakai namun sempat berhenti beberapa tahun belakangan," imbuhnya.
Hal ini, lanjut dia, juga menjawab salah satu upaya bagaimana Indonesia mengatasi perubahan iklim dengan menggunakan pupuk organik.
Baca juga : Ketahanan Pangan Hadapi Tantangan Perubahan Iklim
Sebagaimana diketahui, pada kesempatan konferensi perubahan iklim tahun lalu di Dubai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sekitar 130 kepala negara menyampaikan statementnya bahwa untuk mengantisipasi perubahan iklim ini harus dilakukan transformasi food system yang cukup signifikan, sehingga bisa menjawab ketahanan pangan.
"Mungkin kita pernah kita merasakan tahun 2 tahun yang lalu ketika mulai geopolitik dan tahun lalu ketika El Nino. Kita kekurangan produksi pertanian kita dan untuk mendapatkan akses impor pun tidak gampang, karena negara-negara tahun lalu itu ada sekitar 23 negara pengekspor produk pertanian itu dari negaranya membanned (ekspor) dari negaranya karena untuk mencukupi kebutuhan pangan masing-masing," cetusnya.
Oleh karenanya, Dida menilai bahwa penambahan alokasi pupuk bersubsidi ini adalah hal yang sangat penting dan krusial serta merupakan salah satu hal yang menjadi kunci untuk produktivitas pertanian serta kecukupan pangan Indonesia. (Fal/Z-7)
PENURUNAN daya saing Indonesia di tingkat global dinilai mengkhawatirkan. Terlebih penurunan daya saing itu utamanya disebabkan oleh penurunan peringkat efisiensi pemerintah.
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
Elon Musk resmi mundur dari Doge, inisiatif efisiensi pemerintah AS, setelah 130 hari menjabat.
Bahkan media-media besar sudah melakukan penyesuaian konten, efisiensi tenaga kerja, dan perubahan pola bisnis
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Selama ini Indonesia telah memenuhi semua permintaan AS dan defisit perdagangan negara itu pun sudah tertangani.
JURU Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyatakan pemerintah akan berusaha seoptimal mungkin untuk negosiasi tarif dengan AS.
Pemerintah Indonesia menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), membuka peluang ekspor baru
Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa yang telah mencapai kesepakatan penting dalam menyelesaikan tahapan akhir perundingan IEU CEPA
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved