Penurunan Peringkat Efisiensi Pemerintah Tarik Daya Saing Indonesia

PENURUNAN daya saing Indonesia di tingkat global dinilai mengkhawatirkan. Terlebih penurunan daya saing itu utamanya disebabkan oleh penurunan peringkat efisiensi pemerintah. Itu mengartikan perlunya peninjauan ulang atas kebijakan dan kelembagaan pemerintah.

Demikian disampaikan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda. "Yang paling parah mengalami penurunan adalah government efficiency dan business efficiency. Government efficiency turun dari peringkat 23 menjadi 34 dengan penurunan paling tinggi di sub institutional framework yang turun 26 peringkat," ujarnya saat dihubungi, Kamis (20/6). 

Baca juga : Daya Saing Turun Tunjukkan Keraguan Investor pada Transisi Pemerintah

Ia menilai, kemerosotan itu mencerminkan adanya ketidaktepatan dalam arah kebijakan negara, termasuk keterlibatan aktor-aktor non-sipil dalam sektor ekonomi. "Artinya ada yang salah dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan competitiveness. Termasuk juga masalah premanisme, kegalauan masuk BRICS atau OECD, dan kebijakan yang memasukkan TNI di beberapa sektor terkait ekonomi. Terakhir Dirjen Bea Cukai juga dari TNI. Ini yang menyebabkan bisnis tidak efisien," jelas Huda.

Menurutnya, dampak dari ketidakefisienan itu berpengaruh besar terhadap iklim investasi. Ia menyoroti tingginya rasio Incremental Capital to Output Ratio (ICOR) Indonesia yang semakin menjauhkan investor.

"ICOR kita sangat tinggi dan tidak baik untuk pelaku bisnis di Indonesia. Investor dan pelaku bisnis tidak akan masuk ke Indonesia apabila masalah kebijakan ini belum terselesaikan," tutur Huda.

Baca juga : Safari Prabowo Subianto tidak akan Berdampak pada Masuknya Investasi Jika...

Sebaliknya, negara tetangga seperti Malaysia menunjukkan tren positif dalam daya saing dan menjadi destinasi yang lebih menarik bagi investor global. Karenanya, imbuh Huda, Indonesia akan semakin ketinggalan dengan Malaysia yang peringkatnya meningkat. 

"Investor akan memilih Malaysia sebagai tempat investasi yang memberikan kepastian usaha hingga ekonomi yang lebih efisien," kata dia.

Huda menambahkan, langkah konkret yang bisa dilakukan Indonesia adalah menciptakan kepastian berusaha dengan menertibkan praktik-praktik ilegal di lapangan. Dia juga mengusulkan evaluasi serius terhadap penempatan aparat, baik aktif maupun purnawirawan, di sektor-sektor ekonomi strategis.

"Tinjau kembali penunjukan aparat (aktif dan purnawirawan) di sektor-sektor ekonomi. Alangkah baiknya, diserahkan kepada orang non-aparat yang lebih profesional," terang Huda. 

Ia menekankan, permasalahan utama yang menekan daya saing nasional bukanlah kondisi global yang fluktuatif, melainkan lemahnya fondasi ekonomi domestik.

"Jadi memang lebih mengarah ke permasalahan domestik, dibandingkan dengan ketidakpastian ekonomi global. Ada dampak ekonomi global yang tidak menentu, namun memang tidak signifikan," tutur Huda. 

Dia juga mendorong agar pemerintah segera memulihkan daya beli masyarakat dan memperkuat iklim investasi. Sebab kedua hal itu menurutnya akan berdampak pada perbaikan daya saing Indonesia. (Mir/M-3)