Berita Terbaru plea bargain Hari Ini

Jawab Mahfud MD, Habiburokhman Sebut Restorative Justice Harus Kesepakatan Tanpa Tekanan

Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.

Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP dan KUHP, Termasuk Perubahan Pidana Mati

Menteri Hukum Supratman Andi Satgas mengatakan, sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana KUHAP dan KUHP telah rampung.

MA Kebut Aturan Teknis Plea Bargain KUHAP, Hakim Bisa Tolak Pengakuan Dipaksa

Tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP tengah menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP, termasuk mekanisme plea bargaining.

Komjak: Diskresi Jaksa dalam Plea Bargain Tetap Bisa Dikoreksi Pengadilan

Komjak menegaskan penerapan plea bargaining atau pengakuan bersalah terdakwa tidak sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan. 

Cegah Ketidakadilan, MA Diminta Segera Buat Pedoman Aturan Plea Bargain yang Jelas

Perlunya aturan teknis dari Mahkamah Agung (MA) terkait penerapan plea bargain agar mekanisme tersebut berjalan seragam dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

Plea Bargain Dinilai akan Efisienkan Pengadilan, Pakar Ingatkan Batasan Ancaman Pidana

Plea bargain merupakan mekanisme baru yang mengatur pengakuan bersalah terdakwa dalam proses persidangan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Mahfud MD Ingatkan Potensi Bahaya Jual Beli Perkara dalam Plea Bargain KUHAP

Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.

Komisi III DPR Soroti Kesiapan Aparat Penegak Hukum Jalankan KUHP dan KUHAP Baru

Tanpa kesiapan yang memadai, KUHP dan KUHAP baru justru berpotensi menimbulkan kebingungan di lapangan, bahkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Plea Bargain Masuk KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Transaksi dan Diskriminasi

Penerapan plea bargaining harus dilakukan secara ketat dan transparan agar tidak menyimpang dari tujuan penegakan hukum.

Pakar: Penerapan Plea Bargain KUHAP Rawan Diskriminasi, Pengawasan Harus Diperkuat

Pengakuan bersalah dalam plea bargain harus lahir secara alamiah dari terdakwa, bukan akibat tekanan atau motif transaksional.

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia