Komjak: Diskresi Jaksa dalam Plea Bargain Tetap Bisa Dikoreksi Pengadilan

KETUA Komisi Kejaksaan (Komjak), Pujiono Suwadi menegaskan penerapan plea bargaining atau pengakuan bersalah terdakwa tidak sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan. Mekanisme tersebut tetap berada dalam pengawasan pengadilan sehingga dapat dikoreksi, diterima, atau ditolak oleh hakim.

Menurut Pujiono, setiap langkah plea bargaining yang akan memberikan diskresi kepada Jaksa masih harus tunduk pada mekanisme judicial control sesuai Pasal 78 KUHAP 

“Apa yang dilakukan oleh Kejaksaan masih bisa dikoreksi oleh pengadilan melalui pengawasan yudisial. Jadi tidak semuanya berawal dan berakhir di Kejaksaan,” ujar Pujiono kepada Media Indonesia, Minggu (4/1).

Baca juga : Cegah Ketidakadilan, MA Diminta Segera Buat Pedoman Aturan Plea Bargain yang Jelas

Meski ketentuan dalam Pasal 78 KUHAP sudah cukup jelas, Pujiono menyatakan tidak ada salahnya jika Kejaksaan menyusun pedoman teknis agar penerapan plea bargaining agar berjalan seragam di seluruh Indonesia.

“Ketentuan Pasal 78 itu sebenarnya sudah jelas, tetapi untuk menyeragamkan penerapannya, tidak ada salahnya Kejaksaan membuat pedoman teknis supaya pelaksanaannya sama di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, Pujiono juga menyoroti penerapan plea bargaining yang sangat ketat dan hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal lima tahun, serta bersedia membayar ganti rugi atau restitusi kepada korban.

Baca juga : Plea Bargain Dinilai akan Efisienkan Pengadilan, Pakar Ingatkan Batasan Ancaman Pidana

“Kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak bisa sembarang melakukan plea bargaining. Pelaku juga wajib bersedia membayar restitusi atau ganti rugi, karena ini berkaitan langsung dengan kepentingan korban,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pujiono menekankan bahwa mekanisme plea bargaining akan melibatkan berbagai pihak mulai dari jaksa, advokat atau terdakwa, hakim, hingga korban. Menurutnya, peran korban menjadi penting karena berkaitan dengan kesediaan menerima ganti rugi atau restitusi.

“Kalau pelaku tidak mau membayar restitusi atau ganti rugi, maka tidak bisa dilakukan perjanjian pengakuan bersalah yang difasilitasi oleh jaksa,” tegasnya. (H-2)