Berita Terbaru Pilkada Hari Ini

NasDem Ingin Mekanisme Pilkada Dipilih DPRD Dikaji Secara Seksama

Willy mengatakan pembahasan rumusan aturan terkait wacana itu juga harus dilakukan dengan pikiran jernih. Hal ini mencegah terjadinya polemik di masa mendatang.  

Bicara Udara Sampaikan Rekomendasi Kebijakan Penanganan Polusi Udara untuk Gubernur Jakarta Terpilih

Bicara Udara mendorong langkah nyata dari Gubernur Jakarta terpilih untuk menjawab permasalahan polusi yang kian mengancam kesehatan dan produktivitas warga Jakarta. 

Perludem: Kaji Ulang Biaya Tinggi Pilkada, jangan Ubah Sistemnya

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengaku mendukung wacana pemimpin daerah agar dipilih langsung oleh DPRD.

Anggota DPR Fraksi Golkar iIni Ragu Kepala Daerah Dipilih DPRD Bisa Hilangkan Politik Uang

Zulfikar meragukan dengan kepala daerah dipilih DPRD akan menghilangkan politik uang. Ia menilai politik uang akan terjadi di Pilkada, baik dipilih langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD.

PSHK UII: Pilkada Kembali ke Tangan DPRD, Indonesia Kukuhkan Kemunduran Demokrasi

PUSAT Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menegaskan mengembalikan pilkada ke tangan DPRD semakin mengukuhkan kemunduran demokrasi di Indonesia.

Mendagri Dukung Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendukung rencana kepala daerah  dipilih langsung oleh DPRD seperti yang diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto. 

Mantan Hakim MK: Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Tidak Ideal

MANTAN Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menilai usulan kepala daerah dipilih langsung DPRD tidak ideal

Gerindra: Kajian Kepala Daerah Dipilih DPRD Dilakukan Awal 2025

PARTAI Gerindra mendukung wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto soal pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD.

PDIP belum Setuju Wacana Prabowo Rombak Sistem Pilkada

PDI Perjuangan menilai wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto memerlukan kajian lebih dalam.

Pengamat Harap Pemerintahan Baru Bawa Indonesia Bebas Korupsi

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai, buruknya kualitas pemilu 2024 ditandai antara lain oleh banyaknya kandidat di daerah yang melawan kotak kosong.

Sah, KPU Papua Tetapkan Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai Menang Pilgub Papua

Pleno terbuka yang dipimpin oleh Ketua KPU Papua, Steve Dumbon itu berjalan alot karena harus sampai menghabiskan waktu tiga hari sejak Kamis (12/12).

Pengamat: Wacana Kembalikan Pilkada ke DPRD sudah Ditutup MK

Prabowo mengatakan, beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan India hanya memilih anggota DPRD saja.

KPU RI: Proses Rekapitulasi Pilkada Serentak 2024 Tingkat Provinsi Sudah Mencapai 98,72%

Ia mengungkapkan data rekapitulasi Pilkada 2024 seluruh Indonesia sudah mencapai 98,72%. Proses rekapitulasi ini berdasarkan pembaruan 12 Desember 2024 per pukul 19.00 WIB. 

KPU RI: Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024 Sebesar 71%

KPU RI memaparkan data terbaru mengenai partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. Tingkat partisipasi pemilih tercatat sebesar 71%.

ICW: Rata-Rata Paslon Pilgub Terima Sumbangan Kampanye Rp3,8 Miliar, Disinyalir Marak Aliran Dana Gelap

ICW ungkap dari 103 pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, rata-rata menerima dana sumbangan untuk kampanye sebesar Rp3,8 miliar.

Ketua DPD Tawarkan Pilkada Langsung untuk Bupati/Wali Kota, Gubernur Dipilih DPRD

KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin memberikan tawaran terkait problematika yang melingkupi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada)

Golkar Minta MK Bersikap Bijaksana Tangani Sengketa Pilkada

Kepercayaan publik bagi lembaga peradilan tertinggi seperti MK adalah sebuah keniscayaan, sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari penegakan hukum

Kuasa Hukum Gugat Intervensi Penguasa di Tapanuli Utara ke MK

“Kami berharap MK dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan adil. Jika terbukti, sanksi tegas sesuai undang-undang harus diberikan kepada pelanggar,” tambahnya.

Jeda Pemilu Nasional dan Lokal Dua Tahun Untuk Dongkrak Partisipasi Pemilih

Berdasarkan wawancara yang dilakukan DEEP, Neni mengungkap bahwa partai politik juga merasa berat untuk mengikuti kontestasi pemilu dan pilkada dalam satu tahun yang sama.

KPU: Jeda Waktu Cukup Jadi Pertimbangan Utama Gelar Pemilu dan Pilkada

Idham mengatakan waktu yang cukup dalam merencanakan dan melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada adalah hal yang bersifat imperatif.

Arogansi Trump, Pembunuhan Khamenei, dan Dinamika Timteng

Mengintegrasikan Diaspora dalam Arsitektur Karier Dosen Nasional

Mengesahkan UU PPRT, Menyelamatkan Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia