Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
LEMBAGA Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendukung wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj memohon kepada Prabowo untuk menyegerakan kajian komprehensif dan multipihak terkait gagasan tersebut.
"LPOI mendukung gagasan untuk mengembalikan sirit Demokrasi Pancasila sesuai dengan sila ke-4, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujarnya dalam acara Rapat Gabungan Konsensus & Refleksi Akhir Tahun di Jakarta, Rabu (25/12).
"Agar diimplementasikan ke dalam pilkada yang dipilih oleh DPRD, agar dapat menjamin stabilitas sosial dan berjalannya demokrasi secara lebih beradab," sambung Said.
Usulan mengembalikan pilkada ke DPRD bukanlah barang baru bagi LPOI. Said menjelaskan, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai anggota LPOI pada 2013 sudah pernah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia menjelaskan, alasan NU mengajukan rekomendasi tersebut saat itu adalah karena besarnya biaya sosial yang harus dikeluarkan jika kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.
"Di samping juga cost material, luar biasa, untuk mengonsolidasikan lagi masyarakat akibat pilihan pilkada, itu sangat sulit sekali. Setahun saja belum tentu bisa selesai," tandasnya. (Tri/M-3)
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Kejadian pemadaman listrik itu bertepatan dengan Penampahan Hari Raya Kuningan, ketika umat Hindu di Bali harus menyelesaikan perlengkapan persembahyangan di keesokan harinya.
Para ulama yang tergabung dalam Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) meminta Presiden Prabowo Subianto menurunkan pajak.
Gus Yahya menegaskan bahwa proses pemilu adalah sebuah tahapan yang harus dijalani bersama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved