Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
LEMBAGA Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendukung wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj memohon kepada Prabowo untuk menyegerakan kajian komprehensif dan multipihak terkait gagasan tersebut.
"LPOI mendukung gagasan untuk mengembalikan sirit Demokrasi Pancasila sesuai dengan sila ke-4, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujarnya dalam acara Rapat Gabungan Konsensus & Refleksi Akhir Tahun di Jakarta, Rabu (25/12).
"Agar diimplementasikan ke dalam pilkada yang dipilih oleh DPRD, agar dapat menjamin stabilitas sosial dan berjalannya demokrasi secara lebih beradab," sambung Said.
Usulan mengembalikan pilkada ke DPRD bukanlah barang baru bagi LPOI. Said menjelaskan, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai anggota LPOI pada 2013 sudah pernah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia menjelaskan, alasan NU mengajukan rekomendasi tersebut saat itu adalah karena besarnya biaya sosial yang harus dikeluarkan jika kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.
"Di samping juga cost material, luar biasa, untuk mengonsolidasikan lagi masyarakat akibat pilihan pilkada, itu sangat sulit sekali. Setahun saja belum tentu bisa selesai," tandasnya. (Tri/M-3)
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Para ulama yang tergabung dalam Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) meminta Presiden Prabowo Subianto menurunkan pajak.
Gus Yahya menegaskan bahwa proses pemilu adalah sebuah tahapan yang harus dijalani bersama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved