Berita Terbaru Pilkada 2024 Hari Ini

KPU Jangan Tersandera Rapat Konsultasi dengan DPR

Dalam rapat koordinasi yang disebut bisa menjadi peluang terjadinya kecurangan, maka sikap KPU merupakan kunci.

Menkumham : Tidak ada Upaya Terbitkan Perppu Pilkada

Pihaknya akan mengikuti saja proses legislasi yang bergulir di DPR RI terkait RUU Pilkada, begitu pula dengan penundaan Rapat Paripurna.

KPU Jamin Pendaftaran Calon Kepala Daerah Merujuk Putusan MK

KPU menjamin bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan digunakan sebagai rujukan pencalonan kepala daerah pada 27-29 Agustus mendatang.

RUU PIlkada Batal DIsahkan, Pengamat Ingatkan Masih Ada Celah Kecurangan

Perjuangan yang sudah dilakukan secara bersama oleh semua elemen masyarakat hari ini harus tetap dijalankan sampai akhirnya pilkada terlaksana.

PDIP Diisukan Usung Anies di Jakarta, Pengamat: Sebaiknya Pilih Kader

PDIP, sambungnya, memiliki banyak kader berkualitas untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode selanjutnya, misalnya Basuki Tjahaja Purnama.

Pengamat: RUU Pilkada Batal Disahkan Hasil Gerakan Massa

Batalnya pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada oleh DPR dinilai merupakan hasil dari gerakan massa yang turun ke jalan menyatakan penolakan.

DPR Pastikan Tidak Ada Pengesahan Revisi UU Pilkada secara Diam-diam

Dasco memastikan tidak akan ada pengesahan RUU Pilkada hingga pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada pada 27 Agustus 2024.

Pengesahan RUU Pilkada Batal, Pendaftaran Calon Mengikuti Putusan MK

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan  aturan dalam pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada 2024 merujuk pada hasil putusan MK.

KPU Takut Kena Sanksi Jika Langsung Terapkan Putusan MK

Afifuddin megatakan, surat permohonan konsultasi telah dikirim KPU ke DPR pada Rabu (21/8), sehari setelah MK membacakan putusan yang dinilai progresif bagi banyak kalangan.

KPU Diminta Tidak Menunda Revisi PKPU Pilkada

KPU didesak untuk tidak menunda revisi Peraturan KPU (PKPU) terkait batas usia dan ambang batas pencalonan yang telah diputuskan MK

Pilkada Bandung Barat, Pasangan Jeje-Abdul Harris Didukung PAN dan Gerindra

Abdul Harris Bobihoe yang saat ini menjabat Sekretaris DPD Gerindra Jabar sekaligus Anggota DPRD Jabar merupakan sosok berpengalaman dan terlatih

Dhani Wirianata Didukung Relawan Komandan di Pilkada Kota Bandung

Dhani didukung Partai Gerindra untuk maju sebagai calon Wali Kota Bandung.

61 Paslon Perseorangan Dinyatakan Berhak Daftar Pilkada

Ke-61 pasangan calon independen itu maju di 56 daerah. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin mengatakan, mereka berhak mendaftar bersama bakal pasangan calon yang diusung partai politik.

Soal Revisi UU Pilkada, PBNU Minta DPR Dengarkan Suara Demonstran

Dia memandang, langkah pendemo merupakan aspirasi rakyat, yang harus didengar oleh lembaga-lembaga politik seperti DPR.

Menkumham Kembali Datangi DPR, Tanyakan Kelanjutan RUU Pilkada

Menkumham Supratman Andi Agtas mendatangi DPR dan menyambangi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Kedatangannya untuk menanyakan tindak lanjut revisi UU Pilkada

Paripurna Berikutnya Harus Dijadwalkan Lewat Rapim dan Bamus

DPR tidak bisa bertindak di luar aturan khususnya tata tertib. Pernyataan ini sekaligus menjawab tentang kemungkinan deadlock hingga waktu pendaftaran calon di KPU pada 27 Agustus nanti.

Ikut Demo, Reza Rahardian: Indonesia Bukan Milik Keluarga Tertentu

Sikapnya untuk ikut menyampaikan penolakan atas tidak diindahkannya putusan MK dalam revisi UU Pilkada merupakan sikap natural sebagai rakyat yang resah atas perbuatan wakil rakyatnya.

Muhammadiyah Minta DPR Hentikan Revisi UU Pilkada

Melihat dinamika kemarahan publik,  sudah seharusnya DPR tidak berseberangan, berbeda, dan menyalahi putusan MK

Ratusan Mahasiswa Bandung Turun ke Jalan Kawal Putusan MK

Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung, Jawa Barat, bersama dengan masyarakat, melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Jawa Barat, Kamis (22/8) siang.

Guru Besar Universitas Indonesia: Indonesia dalam Bahaya Otoritarianisme

DGB UI meminta semua pihak mencermati beberapa hal. Pertama, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga negara.

Mewaspadai Dampak Game Online di Kalangan Pelajar

Ilusi Anggaran Pendidikan 20%

IGK Manila Berpolitik dengan Gagasan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia