Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
Warga mengaku sangat terbantu dengan beberapa aplikasi yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta, seperti Jakarta Kini (Jaki) dan Alpukat Betawi.
hal itu agar nantinya Jakpro maupun Pemprov DKI memiliki kekuatan hukum yang jelas untuk menangani Kampung Susun Bayam yang saat ini sedang ditempati secara paksa oleh beberapa warga
DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar mengantisipasi stok kebutuhan pangan jelang Ramadan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi, Kamis (1/2).
Kini semakin banyak masyarakat pekerja di DKI Jakarta yang terlindangi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
KOMISI B DPRD DKI Jakarta mendukung program pangan bersubsidi yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji putusan suap yang dijatuhkan oleh Kementerian Kehakiman (Department of Justice) Amerika Serikat kepada SAP SE.
Pemprov DKI diharapkan dapat mempertahankan program pangan bersubsidi berlangsung setiap tahun agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menekankan pentingnya sinergi antaraparat keamanan pada masa pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.
PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro mengimbau warga eks Kampung Bayam untuk mengoptimalkan alternatif hunian yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, yakni Rusun Nagrak
PENGAMAT kebijakan publik Roy Valiant Salomo berharap Pemprov DKI Jakarta tidak menyingkirkan warga eks Kampung Bayam begitu saja dengan rencana menempatkan mereka di rusun baru
Pemprov DKI Jakarta secara intensif melakukan berbagai upaya agar bisa dilakukan intervensi sedini mungkin terhadap anak-anak yang terindikasi stunting.
PT Food Station menyiapkan antara 500 paket hingga 700 paket sembako di setiap titik penjualan Sembako Murah Pemprov DKI Jakarta.
Meski ada judicial review, Pemprov DKI Jakarta telah mengundangkan perda No 1/2024 tentang PDRD, yang menetapkan tarif pajak hiburan menjadi 40%.
PERAPIHAN alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan di Jakarta harus dilakukan mulai Jumat (19/1) malam
Pemprov DKI Jakarta dituding dengan sengaja meremehkan legislatif (DPRD) dalam rangka menaikkan pajak tempat hiburan 40 persen dengan tidak melibatkan wakil rakyat (DPRD DKI Jakarta).
KETUA Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) Hanna Suryani kecewa atas kenaikan pajak jasa hiburan malam di Jakarta yang naik menjadi 40 persen.
Ketentuan besaran kenaikan pajak tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Heru Budi Hartono diminta tegas menertibkan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024. Heru harus menginstruksikan Satpol PP DKI Jakarta untuk melakukan penertiban itu.
Pemprov DKI Jakarta menanggapi terkait iklan di media videotron yang menampilkan profil capres Anies Baswedan di kawasan Graha Mandiri, Jakarta yang di takedown tiba-tiba.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan ketersediaan stok pasokan pangan pada 2024 di Jakarta dalam kondisi cukup
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved