Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta agar segera mengakselerasi pembenahan rukun warga (RW) kumuh dan miskin secara holistik.
Bendahara Fraksi Partai NasDem, Raden Gusti Arief Yulifard pembenahan RW kumuh harus mengacu pada Peraturan Gubernur 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu.
“Mencakup aspek penataan fisik lingkungan, aspek pemberdayaan sosial dan budaya, serta aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta, Gedung DPRD Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/10).
Ia mengatakan, hingga kini masih terdapat ratusan RW kumuh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini masih tersisa 250 RW yang belum tertangani.
Gusti Arief menegaskan, penataan RW kumuh merupakan upaya mewujudkan Jakarta Kota Global yang berketahanan, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Senada, Angga DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar Farah Savira menilai masih ada sejumlah warga dengan KTP DKI Jakarta yang belum terakomodir dalam mendapatkan hunian layak, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Bahkan, saat ini masih tersisa 222 RW Kumuh dari 445 RW Kumuh di Jakarta yang masuk dalam program penataan sesuai Pergub No.90 Tahun 2018, RW kumuh tersebut sampai saat ini masih memerlukan perbaikan oleh Pemerintah," jelasnya.
Ia mendorong pihak eksekutif dalam pembangunan rusun untuk mengakomodir
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kami juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk meninjau ulang kebijakan terkait tunggakan biaya sewa rusun. Banyak
kasus menunjukkan bahwa tunggakan tersebut dikenakan beban bunga majemuk, sehingga banyak penghuni rusun yang mengeluhkan bahwa meskipun mereka telah melunasi tunggakan, masih ada tagihan tambahan berupa bunga atas tunggakan tersebut," pungkasnya. (Z-9)
Warga KTP non-DKI bisa ikut Mudik Gratis DKI Jakarta 2026! Simak syarat pendaftaran, jadwal kluster tujuan, dan lokasi keberangkatan di sini. Kuota bus bertambah!
Pemprov DKI Jakarta menetapkan jam pulang sekolah selama bulan Ramadan paling lambat pukul 14.00 WIB atau pukul 2 siang. Kebijakan ini mengikuti Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri
Pemprov DKI Jakarta menegaskan tidak akan menoleransi aksi sweeping restoran selama Ramadan.
Pemprov DKI melarang kegiatan sahur on the road (SOTR) selama Ramadan 2026. Larangan diberlakukan lantaran kegiatan tersebut rawan menimbulkan keributan.
Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Dharma Jaya memastikan pasokan daging sapi dan ayam aman hingga Idulfitri 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi selama Ramadan.
Pemprov DKI gelar Perayaan Imlek Jakarta 2026 sepanjang Februari–Maret di Bundaran HI, Monas, TMII hingga Kota Tua untuk dorong pariwisata.
Kehadiran lift di JPO Sarinah dianggap sebagai solusi konkret untuk memitigasi risiko keselamatan bagi pengguna kursi roda di kawasan padat lalu lintas.
mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dikembangkan dan dikuatkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang riil.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyoroti kondisi tata kota di Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dinilai semakin semrawut.
Regulasi ini nantinya tidak hanya menjamin kuantitas pangan, tetapi juga kualitas nutrisi yang diterima masyarakat.
Benny mengamini bahwa genangan air kerap mengendap di sepanjang jalan layang karena penyumbatan saluran pembuangan air.
PERSOALAN bau dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara masih menjadi perhatian masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved