Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta agar segera mengakselerasi pembenahan rukun warga (RW) kumuh dan miskin secara holistik.
Bendahara Fraksi Partai NasDem, Raden Gusti Arief Yulifard pembenahan RW kumuh harus mengacu pada Peraturan Gubernur 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu.
“Mencakup aspek penataan fisik lingkungan, aspek pemberdayaan sosial dan budaya, serta aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta, Gedung DPRD Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/10).
Ia mengatakan, hingga kini masih terdapat ratusan RW kumuh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini masih tersisa 250 RW yang belum tertangani.
Gusti Arief menegaskan, penataan RW kumuh merupakan upaya mewujudkan Jakarta Kota Global yang berketahanan, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Senada, Angga DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar Farah Savira menilai masih ada sejumlah warga dengan KTP DKI Jakarta yang belum terakomodir dalam mendapatkan hunian layak, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Bahkan, saat ini masih tersisa 222 RW Kumuh dari 445 RW Kumuh di Jakarta yang masuk dalam program penataan sesuai Pergub No.90 Tahun 2018, RW kumuh tersebut sampai saat ini masih memerlukan perbaikan oleh Pemerintah," jelasnya.
Ia mendorong pihak eksekutif dalam pembangunan rusun untuk mengakomodir
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kami juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk meninjau ulang kebijakan terkait tunggakan biaya sewa rusun. Banyak
kasus menunjukkan bahwa tunggakan tersebut dikenakan beban bunga majemuk, sehingga banyak penghuni rusun yang mengeluhkan bahwa meskipun mereka telah melunasi tunggakan, masih ada tagihan tambahan berupa bunga atas tunggakan tersebut," pungkasnya. (Z-9)
Tercatat hanya ada 10 kota destinasi yang meliputi, Solo, Cilacap, Lampung, Sragen, Kebumen, Yogyakarta, Kediri, Semarang, Malang, dan Tasik.
Jika ASN DKI Jakarta kedapatan tidak netral, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Suswono akan lanjutkan program-program gubernur sebelumnya karena memang sudah dirasakan oleh masyarakat. Tak hanya dilanjutkan, Suswono juga tegaskan akan ditingkatkan.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan enam tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk dalam kriteria sangat rawan.
Pemprov DKI Jakarta bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta akan melakukan rekayasa cuaca pada saat penyelenggaraan Pilkada 2024.
Diketahui, masa jabatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut akan berakhir pada Minggu (16/10) besok.
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved