Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta agar segera mengakselerasi pembenahan rukun warga (RW) kumuh dan miskin secara holistik.
Bendahara Fraksi Partai NasDem, Raden Gusti Arief Yulifard pembenahan RW kumuh harus mengacu pada Peraturan Gubernur 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu.
“Mencakup aspek penataan fisik lingkungan, aspek pemberdayaan sosial dan budaya, serta aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta, Gedung DPRD Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/10).
Ia mengatakan, hingga kini masih terdapat ratusan RW kumuh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini masih tersisa 250 RW yang belum tertangani.
Gusti Arief menegaskan, penataan RW kumuh merupakan upaya mewujudkan Jakarta Kota Global yang berketahanan, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Senada, Angga DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar Farah Savira menilai masih ada sejumlah warga dengan KTP DKI Jakarta yang belum terakomodir dalam mendapatkan hunian layak, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Bahkan, saat ini masih tersisa 222 RW Kumuh dari 445 RW Kumuh di Jakarta yang masuk dalam program penataan sesuai Pergub No.90 Tahun 2018, RW kumuh tersebut sampai saat ini masih memerlukan perbaikan oleh Pemerintah," jelasnya.
Ia mendorong pihak eksekutif dalam pembangunan rusun untuk mengakomodir
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kami juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk meninjau ulang kebijakan terkait tunggakan biaya sewa rusun. Banyak
kasus menunjukkan bahwa tunggakan tersebut dikenakan beban bunga majemuk, sehingga banyak penghuni rusun yang mengeluhkan bahwa meskipun mereka telah melunasi tunggakan, masih ada tagihan tambahan berupa bunga atas tunggakan tersebut," pungkasnya. (Z-9)
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target masuk dalam 50 besar kota global.
"Biasanya korban TPPO yang ditangani oleh kami tipikal yang diajak pelaku berteman melalui media sosial,"
Rangkaian Sosialisasi ini, dibuka secara langsung oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim.
Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar program pemutihan denda pajak pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta yang akan mulai berlaku Juni hingga Agustus 2025
Pramono juga menyebut pengadaan rute baru Trasjabodetabek mendapat respon yang baik dari masyarakat. Terlihat dari jumlah penumpang yang menggunakan rute baru tersebut.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved