Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOORDINATOR Komisi B DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta Pemprov mengalokasikan tambahan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) untuk program prioritas di tahun 2025.
Ia mengusulkan, anggaran digunakan untuk kebutuhan dasar yang prioritas saat ini. Misalnya penambahan armada Bus Trans-Jakarta berbasis listrik untuk menggantikan bus berbahan bakar dan sudah tak layak jalan.
“Terutama di Dishub terkait PSO pergantian penambahan mobil listrik. Sebab sudah banyak Bus DAMRI yang mogok-mogok, nanti berakibat pada pelayanan,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu, dikutip Sabtu (26/10).
Adapun Komisi B (bidang perekonomian) mendapat anggaran DBH yang bersumber dari penambahan pendapatan transfer sebesar Rp1,26 triliun dari total Rp6,8 triliun.
Meskipun tambahan anggaran telah disahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, imbau Baco, tetap harus dikonsultasikan dengan komisi. Sehingga penggunaan anggaran DBH dapat sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta.
“Tolong dipastikan jangan sampai ada hal-hal yang jadi kebutuhan dasar tapi tidak bisa kita geser (realokasi) di RAPBD, padahal itu diperlukan,” kata politikus Golkar itu.
Dana Bagi Hasil di rapat Badan Anggaran (Banggar) pada Selasa (22/10), Komisi B mendapat Rp1,26 triliun yang terbagi untuk tiga kategori. Yakni, pemenuhan fundamental kota global, pemenuhan kebutuhan belanja prioritas dan operasional, dan pemenuhan kegiatan proyek strategis nasional.
Untuk pemenuhan fundamental kota global dialokasikan ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp18,2 miliar. Lalu, untuk pemenuhan kebutuhan belanja prioritas dan operasional dialokasikan ke BP BUMD Rp400 juta dan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Rp2,2 miliar.
Begitu pula di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp21,7 miliar, Dinas Perhubungan Rp132,1 miliar, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Rp55,9 miliar.
Termasuk untuk Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Rp119,5 miliar. Selain itu, pemenuhan kegiatan proyek strategis nasional dialokasikan ke Dinas Perhubungan Rp911,9 miliar. (J-2)
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
Tercatat hanya ada 10 kota destinasi yang meliputi, Solo, Cilacap, Lampung, Sragen, Kebumen, Yogyakarta, Kediri, Semarang, Malang, dan Tasik.
Jika ASN DKI Jakarta kedapatan tidak netral, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Suswono akan lanjutkan program-program gubernur sebelumnya karena memang sudah dirasakan oleh masyarakat. Tak hanya dilanjutkan, Suswono juga tegaskan akan ditingkatkan.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan enam tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk dalam kriteria sangat rawan.
Pemprov DKI Jakarta bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta akan melakukan rekayasa cuaca pada saat penyelenggaraan Pilkada 2024.
Diketahui, masa jabatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut akan berakhir pada Minggu (16/10) besok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved