Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOORDINATOR Komisi B DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta Pemprov mengalokasikan tambahan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) untuk program prioritas di tahun 2025.
Ia mengusulkan, anggaran digunakan untuk kebutuhan dasar yang prioritas saat ini. Misalnya penambahan armada Bus Trans-Jakarta berbasis listrik untuk menggantikan bus berbahan bakar dan sudah tak layak jalan.
“Terutama di Dishub terkait PSO pergantian penambahan mobil listrik. Sebab sudah banyak Bus DAMRI yang mogok-mogok, nanti berakibat pada pelayanan,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu, dikutip Sabtu (26/10).
Adapun Komisi B (bidang perekonomian) mendapat anggaran DBH yang bersumber dari penambahan pendapatan transfer sebesar Rp1,26 triliun dari total Rp6,8 triliun.
Meskipun tambahan anggaran telah disahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, imbau Baco, tetap harus dikonsultasikan dengan komisi. Sehingga penggunaan anggaran DBH dapat sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta.
“Tolong dipastikan jangan sampai ada hal-hal yang jadi kebutuhan dasar tapi tidak bisa kita geser (realokasi) di RAPBD, padahal itu diperlukan,” kata politikus Golkar itu.
Dana Bagi Hasil di rapat Badan Anggaran (Banggar) pada Selasa (22/10), Komisi B mendapat Rp1,26 triliun yang terbagi untuk tiga kategori. Yakni, pemenuhan fundamental kota global, pemenuhan kebutuhan belanja prioritas dan operasional, dan pemenuhan kegiatan proyek strategis nasional.
Untuk pemenuhan fundamental kota global dialokasikan ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp18,2 miliar. Lalu, untuk pemenuhan kebutuhan belanja prioritas dan operasional dialokasikan ke BP BUMD Rp400 juta dan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Rp2,2 miliar.
Begitu pula di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp21,7 miliar, Dinas Perhubungan Rp132,1 miliar, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Rp55,9 miliar.
Termasuk untuk Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Rp119,5 miliar. Selain itu, pemenuhan kegiatan proyek strategis nasional dialokasikan ke Dinas Perhubungan Rp911,9 miliar. (J-2)
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Perlu adanya gerakan masif terkait bahaya merokok di ruang publik. DPRD akan mendorong kampanye bersama lintas sektor.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Secara aturan olahraga padel termasuk kategori olahraga permainan yang dikenakan pajak.
Bentrokan terjadi antara satpol pp dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 2 Juli 2025. Bentrokan dipicu adanya penertiban yang menyasar pedagang.
Polemik seputar pajak hiburan untuk olahraga padel mengemuka. Masyarakat masih mempertanyakan pihak mana yang akan menanggung beban pajak tersebut.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kebijakan ini memungkinkan wajib pajak hanya membayar pokok pajak tanpa dikenai denda atau bunga keterlambatan.
Ajang lari bergengsi BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2025 resmi digelar pada Minggu (29/6) dengan partisipasi sebanyak 31.000 pelari dari 51 negara.
Pemprov DKI Jakarta sangat tertinggal dengan daerah lain, padahal secara historis Jakarta adalah pelopor dalam kebijakan dan regulasi KTR di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved