Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin mendorong Pemprov DKI bisa koordinasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) dalam upaya mencari solusi atas persoalan di setiap wilayah bisa segera dihasilkan, khsusnya terkait pencegahan tawuran.
“Sepertinya perlu ada komunikasi yang intens antara DPRD, Kapolres, Dandim, walikota dan jajarannya untuk menjawab masalah-masalah yang muncul. Termasuk di antaranya masalah tawuran,” ujar Thamrim, Senin (14/10).
Politikus PKS itu mengatakan, koordinasi lintas sektor, sambung dia, mampu mengatasi gejolak yang muncul di wilayah secara cepat. Apalagi, aksi tawuran masih kerap terjadi.
Baca juga : Kebakaran Masih Tinggi, Dewan Minta Pemprov DKI Beri Perhatian
Karena itu, koordinasi lintas sektor perlu segera direalisasikan. Nantinya, legislatif bisa memberikan masukkan terkait upaya pencegahan tawuran.
“Belum pernah ada dewan yang dilibatkan dan diminta untuk memberi ide, gagasan untuk mencegah terjadinya tawuran,” ungkap Thamrin.
Tak hanya koordinasi di waktu-waktu tertentu. Pencegahan tawuran lintas sektor harus sering dilakukan. Sehingga strategi pencegahan bisa optimal.
“Artinya jangan sekelebatan aja. Jangan cuma ada pas muncul kasus. Justru harus intens supaya pendekatannya juga berkembang sesuai dinamikanya,” pungkasnya. (J-2)
Tercatat hanya ada 10 kota destinasi yang meliputi, Solo, Cilacap, Lampung, Sragen, Kebumen, Yogyakarta, Kediri, Semarang, Malang, dan Tasik.
Jika ASN DKI Jakarta kedapatan tidak netral, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Suswono akan lanjutkan program-program gubernur sebelumnya karena memang sudah dirasakan oleh masyarakat. Tak hanya dilanjutkan, Suswono juga tegaskan akan ditingkatkan.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan enam tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk dalam kriteria sangat rawan.
Pemprov DKI Jakarta bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta akan melakukan rekayasa cuaca pada saat penyelenggaraan Pilkada 2024.
Diketahui, masa jabatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut akan berakhir pada Minggu (16/10) besok.
PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang seharusnya menjadi tonggak penguatan sistem kesehatan nasional justru dinilai minim koordinasi antarkementerian dan berpotensi merugikan
Koperasi Merah Putih di Jawa Timur nantinya juga berdampak pada perekonomian Indonesia.
MENTERI Kehutanan, Raja Juli Antoni, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved