Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin mendorong Pemprov DKI bisa koordinasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) dalam upaya mencari solusi atas persoalan di setiap wilayah bisa segera dihasilkan, khsusnya terkait pencegahan tawuran.
“Sepertinya perlu ada komunikasi yang intens antara DPRD, Kapolres, Dandim, walikota dan jajarannya untuk menjawab masalah-masalah yang muncul. Termasuk di antaranya masalah tawuran,” ujar Thamrim, Senin (14/10).
Politikus PKS itu mengatakan, koordinasi lintas sektor, sambung dia, mampu mengatasi gejolak yang muncul di wilayah secara cepat. Apalagi, aksi tawuran masih kerap terjadi.
Baca juga : Kebakaran Masih Tinggi, Dewan Minta Pemprov DKI Beri Perhatian
Karena itu, koordinasi lintas sektor perlu segera direalisasikan. Nantinya, legislatif bisa memberikan masukkan terkait upaya pencegahan tawuran.
“Belum pernah ada dewan yang dilibatkan dan diminta untuk memberi ide, gagasan untuk mencegah terjadinya tawuran,” ungkap Thamrin.
Tak hanya koordinasi di waktu-waktu tertentu. Pencegahan tawuran lintas sektor harus sering dilakukan. Sehingga strategi pencegahan bisa optimal.
“Artinya jangan sekelebatan aja. Jangan cuma ada pas muncul kasus. Justru harus intens supaya pendekatannya juga berkembang sesuai dinamikanya,” pungkasnya. (J-2)
Selain parade bedug, suasana malam takbiran semakin semarak dengan pawai obor yang melibatkan 5.000 peserta, pawai mobil hias, serta pertunjukan air mancur.
Jakarta tetap menjadi kota terbuka bagi siapa saja yang ingin mengadu nasib.
PEMPROV DKI Jakarta melarang para ASN menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan mudik Lebaran 2026.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan resmi menetapkan 16 objek baru sebagai Cagar Budaya sepanjang tahun 2025.
BPIP mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang menyelenggarakan Sosialisasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila bagi satuan pendidikan.
Pemerintah pusat maupun daerah dinilai gagal mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah secara menyeluruh sehingga bencana longsor sampah di Bantargebang terus berulang.
Sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partai politik buntut pernyataan yang dinilai kontroversial hingga melukai hati rakyat.
PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang seharusnya menjadi tonggak penguatan sistem kesehatan nasional justru dinilai minim koordinasi antarkementerian dan berpotensi merugikan
MENTERI Kehutanan, Raja Juli Antoni, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Koperasi Merah Putih di Jawa Timur nantinya juga berdampak pada perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved