Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin mendorong Pemprov DKI bisa koordinasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) dalam upaya mencari solusi atas persoalan di setiap wilayah bisa segera dihasilkan, khsusnya terkait pencegahan tawuran.
“Sepertinya perlu ada komunikasi yang intens antara DPRD, Kapolres, Dandim, walikota dan jajarannya untuk menjawab masalah-masalah yang muncul. Termasuk di antaranya masalah tawuran,” ujar Thamrim, Senin (14/10).
Politikus PKS itu mengatakan, koordinasi lintas sektor, sambung dia, mampu mengatasi gejolak yang muncul di wilayah secara cepat. Apalagi, aksi tawuran masih kerap terjadi.
Baca juga : Kebakaran Masih Tinggi, Dewan Minta Pemprov DKI Beri Perhatian
Karena itu, koordinasi lintas sektor perlu segera direalisasikan. Nantinya, legislatif bisa memberikan masukkan terkait upaya pencegahan tawuran.
“Belum pernah ada dewan yang dilibatkan dan diminta untuk memberi ide, gagasan untuk mencegah terjadinya tawuran,” ungkap Thamrin.
Tak hanya koordinasi di waktu-waktu tertentu. Pencegahan tawuran lintas sektor harus sering dilakukan. Sehingga strategi pencegahan bisa optimal.
“Artinya jangan sekelebatan aja. Jangan cuma ada pas muncul kasus. Justru harus intens supaya pendekatannya juga berkembang sesuai dinamikanya,” pungkasnya. (J-2)
Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar mudik Lebaran gratis tahun ini. Kuota dipastikan meningkat seiring kolaborasi dengan berbagai pihak, pendaftaran disiapkan lebih transparan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi inisiatif PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk bersama MRT Jakarta dalam mengembangkan Blok M Hub Gojek sebagai kawasan berorientasi transit.
Fokus utama saat ini adalah menangani tiang-tiang yang memiliki struktur beton lebih kompleks.
Koordinasi telah dilakukan dengan jajaran wilayah untuk memastikan penegakan aturan berjalan konsisten.
PEMPROV DKI Jakarta bakal menertibkan spanduk-spanduk, khususnya umbul-umbul partai politik (parpol) yang kerap menjamur di flyover.
Penurunan drastis tersebut bersumber dari pos Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD).
Sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partai politik buntut pernyataan yang dinilai kontroversial hingga melukai hati rakyat.
PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang seharusnya menjadi tonggak penguatan sistem kesehatan nasional justru dinilai minim koordinasi antarkementerian dan berpotensi merugikan
MENTERI Kehutanan, Raja Juli Antoni, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Koperasi Merah Putih di Jawa Timur nantinya juga berdampak pada perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved