Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MENTERI Kehutanan, Raja Juli Antoni, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Selain itu, hal itu diperlukan dalam melakukan upaya mitigasi oleh Satgas yang dipimpin oleh Menko Polkam telah dibentuk dan melakukan rapat koordinasi dengan daerah rawan karhutla.
Ia menyebutkan, angka kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Dari 1,7 juta hektare pada tahun 2019, angka tersebut turun menjadi 700 ribu hektare pada tahun 2024.
"Meskipun tahun 2023 merupakan tahun La Nina yang biasanya berisiko tinggi terhadap kebakaran, kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengurangi angka Karhutla," sebut Raja Juli.
Selain itu, operasi modifikasi cuaca juga dilaksanakan untuk mencegah kebakaran dengan membasahi lahan-lahan yang rentan terbakar.
Khusus 2025, Raja Juli belum menyebutkan angka pasti untuk daerah yang menjadi perhatian dalam penanganan Karhutla di tahun ini, daerah seperti Kalimantan dan Sumatra tetap menjadi fokus.
Ia menekankan perlunya penyesuaian strategi berdasarkan perubahan kondisi dan ancaman yang ada, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan.
"Dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi yang solid, diharapkan Indonesia dapat terus menurunkan angka kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang," lanjutnya usai Dialog Aksi Nyata Penyuluh Kehutanan di tingkat tapak yang berlangsung di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tabo-Tabo, Pangkep, Sulawesi Selatan, Rabu (14/5).
Pada kegiatan di Tabo-tabo, Raja Juli memberikan apresiasi tinggi kepada para penyuluh kehutanan yang telah mendampingi berbagai program Kementerian Kehutanan. "Dengan semangat dan dedikasi, penyuluh diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan dan menerapkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (LN/E-4)
PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang seharusnya menjadi tonggak penguatan sistem kesehatan nasional justru dinilai minim koordinasi antarkementerian dan berpotensi merugikan
Koperasi Merah Putih di Jawa Timur nantinya juga berdampak pada perekonomian Indonesia.
Koordinasi lintas sektor mampu mengatasi gejolak yang muncul di wilayah secara cepat.
Kemenhut menginginkan adanya prosedur keamanan dalam pendakian di wilayah Taman Nasional khusunya untuk pendakian setelah kecelakaan Juliana Marins di Gunung Rinjani, NTB
KASUS kecelakaan tragis yang menimpa pendaki asal Brasil, Juliana Marins, di Gunung Rinjani, Lombok, menjadi pengingat pentingnya peningkatan standar keselamatan.
Diketahui sekitar 8,3 juta Ha hutan dikelola masyarakat. Namun 91% KUPS masih belum produktif secara ekonomi.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Namun seluruh pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganannya telah belajar dengan baik sehingga tren angka statistik saat ini terus mengalami penurunan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved