Tangani Karhutla, Pentingnya Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah

MENTERI Kehutanan, Raja Juli Antoni, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Selain itu, hal itu diperlukan dalam melakukan upaya mitigasi oleh Satgas yang dipimpin oleh Menko Polkam telah dibentuk dan melakukan rapat koordinasi dengan daerah rawan karhutla. 

Ia menyebutkan, angka kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Dari 1,7 juta hektare pada tahun 2019, angka tersebut turun menjadi 700 ribu hektare pada tahun 2024. 

"Meskipun tahun 2023 merupakan tahun La Nina yang biasanya berisiko tinggi terhadap kebakaran, kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengurangi angka Karhutla," sebut Raja Juli.

Baca juga : Jumlah Kasus Karhutla Menurun, Menhut Ingatkan Semua Pihak tak Boleh Lengah

Selain itu, operasi modifikasi cuaca juga dilaksanakan untuk mencegah kebakaran dengan membasahi lahan-lahan yang rentan terbakar.

Khusus 2025, Raja Juli belum menyebutkan angka pasti untuk daerah yang menjadi perhatian dalam penanganan Karhutla di tahun ini, daerah seperti Kalimantan dan Sumatra tetap menjadi fokus. 

Ia menekankan perlunya penyesuaian strategi berdasarkan perubahan kondisi dan ancaman yang ada, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan.

"Dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi yang solid, diharapkan Indonesia dapat terus menurunkan angka kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang," lanjutnya usai Dialog Aksi Nyata Penyuluh Kehutanan di tingkat tapak yang berlangsung di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tabo-Tabo, Pangkep, Sulawesi Selatan, Rabu (14/5).

Pada kegiatan di Tabo-tabo, Raja Juli memberikan apresiasi tinggi kepada para penyuluh kehutanan yang telah mendampingi berbagai program Kementerian Kehutanan. "Dengan semangat dan dedikasi, penyuluh diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan dan menerapkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (LN/E-4)