Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PDIP menilai hal itu sebagai harapan karena sejatinya semua yang ikut berkontestasi ingin bisa menang.
Program tersebut meliputi pembangunan hunian baru atau renovasi seperti rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau.
1.318 personel itu terdiri dari 388 personel Satgasda, 30 personel Satgasres, serta 900 personel BKO yang berasal dari Kodam Jaya, Korbrimob, dan Korsabhara.
"Color Run ini bukan hanya acara olahraga, tetapi juga simbol kebersamaan dan komitmen kami dalam mendukung Ganjar-Mahfud."
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons dugaan pengerahan aparat kepolisian dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran di Jawa Timur.
Kegiatan yang diinisiasi Sahabat Ganjar itu mendapat respon positif dari masyarakat setempat, yang dengan antusias bergabung dalam senam sehat bersama.
Pos pengaduan didirikan untuk meninjau setiap kasus yang dilaporkan dengan fokus pada bukti yang ada terkait netralitas aparat dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Masyarakat diminta aktif melakukan pengawasan jika ditemukan adanya dugaan yang mengarah pada sikap ketidaknetralan tersebut. Aduan bisa disampaikan kepada Propam atau Kompolnas.
Anies hadir lebih dulu pada pukul 10.50 WIB. Anies mengenakan kemeja putih yang dibalut dengan jas biru.
Ganjar sangat serius menangani masalah kekerasan hingga perundungan kepada perempuan dan anak.
Djisman mengajak pendengar dalam kampanye memperhatikan gaya bahasa yang digunakan capres-cawapres dan caleg guna mendapatkan pertimbangan yang baik saat Pemilu 2024.
Garda Matahari siap mengawal suara pasangan dari Koalisi Perubahan di Pilpres 2024 supaya tidak dimanipulasi dan dicurangi.
Jatah waktu cuti ditetapkan oleh Kepala Negara, bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Fauzan Luthsa menyampaikan, Jokowi telah banyak menabrak peraturan dan perundang-undangan demi kekuasaan politiknya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tengah melakukan operasi senyap untuk merekayasa demokrasi, terutama pada gelaran Pemilu 2024.
Menurutnya saat ini Pemerintah terus berupaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 melalui berbagai kebijakan strategis.
Sanksi berupa diskualifikasi sebagai peserta pemilu pada dapil tersebut harus dijatuhkan.
Untuk program ekonomi hijau, pasangan yang diusung oleh PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura itu akan fokus pada transisi energi, desa mandiri energi, limbah jadi berkah, dan ekonomi sirkuler.
Sikap hati-hati sangat diperlukan demi mencegah masuknya isu-isu yang sengaja dibuat untuk memecah belah persatuan bangsa.
"Berhentilah membuat stigmatisasi, mari kita adu program dan gagasan kongkret ke masyarakat untuk pasangan capres dan cawapres masing-masing."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved