Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Polda Metro Jaya mengerahkan 1.318 personel untuk mengamankan agenda penetapan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penetapan paslon dilakukan Senin (13/11) siang ini.
"Untuk pengamanan, ada 1.318 personel yang kita kerahkan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Trunoyudo Wisnu Andiko melalui keterangan tertulis, Senin.
Trunoyudo merinci 1.318 personel itu terdiri dari 388 personel Satgasda, 30 personel Satgasres, serta 900 personel BKO yang berasal dari Kodam Jaya, Korbrimob, dan Korsabhara.
Baca juga: Anies-Muhaimin Siap Hadiri Uji Publik Capres PP Muhammadiyah
Selain itu, kepolisian juga bakal melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Kantor KPU. Langkah itu dilakukan guna mengantisipasi kemacetan pada saat penetapan paslon berlangsung.
"Rekayasa lalu lintas kita laksanakan secara situasional," ucap Trunoyudo.
Baca juga: KPU Bakal Undang Capres-Cawapres Saat Pengundian Nomor Urut
Sebagaimana diketahui, penetapan capres-cawapres itu bakal diumumkan usai KPU melakukan rapat pleno secara tertutup. Rencananya pengumuman penetapan pasangan capres-cawapres dilakukan pukul 15.00 WIB. (Z-11)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved