Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan lama waktu cuti bagi menteri yang berkampanye akan tergantung pada izin dari Presiden Joko Widodo. Jatah waktu cuti ditetapkan oleh Kepala Negara, bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jadi kalau cuti menteri, itu tergantung presiden. Presiden mau kasih berapa. Itu berlaku," kata Zulkifli usai rapat Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (9/11) malam.
Menurutnya, menteri bisa cuti dengan waktu yang bebas selama diberikan izin oleh Presiden. "Tidak cuma seminggu sekali. Cuti seminggu boleh, tergantung yang memberi," tuturnya.
Baca juga: Erick Foto Bareng RK, Netizen: Cocok Duet di Pilpres 2029
Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan isi pembahasan dari Rapat Dewan Pengarah TKN KIM.
Penguatan soliditas koalisi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota hingga nasional menjadi pokok utama. Dewan Pengarah TKN KIM juga menyamakan pemahaman terhadap berbagai isu untuk menghadapi kontestasi politik.
"Tim kami banyak partai-partai, banyak media sosial, dan lain-lain, semua harus seirama sehingga punya gaung-gaung atau intonasi, ambisi, visi-misi yang sama," tandasnya. (Ant/Z-11)
Baca juga: Jokowi Disebut Melakukan Operasi Senyap untuk Merekayasa Demokrasi
PEMDA yang masih menerapkan praktik pembuangan terbuka (open dumping) di tempat pemrosesan akhir (TPA) melewati batas waktu yang ditetapkan pada 2026 akan terkena sanksi.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal wacana mengenai pilpres 2029 yang mana Presiden Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong optimalisasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjangkau kelompok rentan.
Pemerintah mencatat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin meluas cakupannya dengan jumlah penerima manfaat yang kini telah menembus angka 60 juta orang
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved