Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan lama waktu cuti bagi menteri yang berkampanye akan tergantung pada izin dari Presiden Joko Widodo. Jatah waktu cuti ditetapkan oleh Kepala Negara, bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jadi kalau cuti menteri, itu tergantung presiden. Presiden mau kasih berapa. Itu berlaku," kata Zulkifli usai rapat Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (9/11) malam.
Menurutnya, menteri bisa cuti dengan waktu yang bebas selama diberikan izin oleh Presiden. "Tidak cuma seminggu sekali. Cuti seminggu boleh, tergantung yang memberi," tuturnya.
Baca juga: Erick Foto Bareng RK, Netizen: Cocok Duet di Pilpres 2029
Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan isi pembahasan dari Rapat Dewan Pengarah TKN KIM.
Penguatan soliditas koalisi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota hingga nasional menjadi pokok utama. Dewan Pengarah TKN KIM juga menyamakan pemahaman terhadap berbagai isu untuk menghadapi kontestasi politik.
"Tim kami banyak partai-partai, banyak media sosial, dan lain-lain, semua harus seirama sehingga punya gaung-gaung atau intonasi, ambisi, visi-misi yang sama," tandasnya. (Ant/Z-11)
Baca juga: Jokowi Disebut Melakukan Operasi Senyap untuk Merekayasa Demokrasi
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal wacana mengenai pilpres 2029 yang mana Presiden Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong optimalisasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjangkau kelompok rentan.
Pemerintah mencatat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin meluas cakupannya dengan jumlah penerima manfaat yang kini telah menembus angka 60 juta orang
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
Stok beras dinyatakan aman menjelang Tahun Baru bahkan sampai Lebaran
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved