Berita Terbaru Pemilu 2024 Hari Ini

Isu Kecurangan Verifikasi Parpol, Mahfud: Kalau Ada Pidana Kita Tindak

Mahfud mengatakan, pemerintah baru bisa bertindak jika ditemukan pelanggaran hukum yang bersifat pidana.

Dugaan Manipulasi Data Parpol Nonparlemen, Bawaslu Sulsel: Kami Telusuri

Rapat pleno pada 10 Desember lalu itu berlangsung di salah satu hotel, Kota Makassar. Hadir dalam rapat itu sebanyak 24 KPU kabupaten kota di SulSel.

Perludem: Keterbukaan data Pemilu dapat turunkan tensi politik

Keterbukaan data pemilu serta para penyelenggara pemilu yang bekerja secara transparan dapat memunculkan kepercayaan publik terkait penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil.

KPU Bantah Lakukan Intimidasi ke Petugas di Daerah

Somasi dilakukan terhadap KPU akibat dugaan kecurangan, manipulasi data, dan pelanggaran hukum yang dilakukan Komisioner KPU atau anggota KPU yang mengubah data partai politik.

Kedepankan Isu Ekonomi dan Kesejahteraan Menuju Pilpres 2024

Isu ekonomi juga harus dibuat sedemikian rupa dan digelorakan ke ruang publik agar menjadi kebutuhan masyarakat.

Dua Lembaga Hukum bakal Laporkan Dugaan Pelanggaran KPU ke DKPP

Jika dalam waktu tujuh hari setelah somasi KPU tak merespons somasi tersebut, keduanya akan melaporkan lembaga itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Mahfud MD: Pasti Ada Kecurangan dalam Setiap Pemilu

Kendati demikian, Menkopolhukam menilai kecurangan pemilu saat ini berbeda dengan praktik kecurangan di masa lalu, khususnya saat rezim Orde Baru.

Duga hanya Partai Ummat tidak Diloloskan, Amien Rais Tuntut Ini

Pihaknya mengajukan tiga tuntutan, di antaranya semua hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU kepada partai baru dan partai nonparlemen untuk segera diaudit oleh tim independen. 

2 Lembaga Hukum Somasi KPU Soal Dugaan Manipulasi Data Verifikasi Faktual Parpol

KPU RI diduga mengubah status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) untuk sejumlah partai politik.

Pengamat Apresiasi Tahapan Penetapan Partai Peserta Pemilu

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melakukan tugasnya dengan transparan, profesional dan bebas dari intervensi siapapun.

Pemerintah Terbitkan Perppu Pemilu untuk Akomodasi DOB dan IKN

"Perppu tersebut dibutuhkan bagi penyelenggara Pemilu sebagai landasan hukum pelaksanaan Pemilu di ibu kota negara (IKN) dan di empat daerah otonomi baru (DOB)."

Bawaslu: Pelaporan Terhadap Anies Belum Penuhi Syarat Materiil

Ketua Umum Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut laporan tersebut sudah memenuhi persyaratan formal tapi belum memenuhi persyaratan materil.

Titik Temu Pencapresan KIB Diprediksi dari Tokoh Luar

Wacana memasangkan Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto sudah terdengar cukup lama. Keduanya pun dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo.

Ini Jawaban KPU soal Dugaan Manipulasi Hasil Verifikasi Faktual Parpol

Data yang awalnya tak meloloskan verifikasi parpol atau (TMS) malah berubah menjadi memenuhi syarat (MS).

Perppu tak Kunjung Terbit, KPU Harus Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024

"Penetapan ini sangat penting agar seluruh provinsi di tanah Papua memiliki hak yang sama dengan provinsi-provinsi lain,"

Konsolidasi Ormas Sobat Jarwo Menuju Sukses Pemilu 2024

SOBAT Jarwo merupakan ormas independen dimana kepengurusannya tersebar dari Sabang sampai Merauke, berkomitmen membantu pemerintahan Presiden Jokowi dalam menyukseskan Pemilu 2024.

Saga Angkat Musik Dangdut Daerah di Gunungkidul

“Melalui Kegiatan Sahabat Ganjar, semoga musik dangdut bukan hanya dianggap musiknya orang pinggiran, tetapi mampu memberikan warna dan keragaman musik di Indonesia."

Untaian Doa untuk Ganjar Pranowo Berlangsung Khidmat

"Beliau sosok yang paling pantas meneruskan tongkat estafet Presiden Jokowi dan Kyai Maruf. Beliau merupakan kombinasi dari sosok pemimpin yang Nasionalis dan Religius."

Latte Art Competition Ganjar Berlangsung Seru

Sahabat Ganjar menggelar Ganjar Pranowo Latte Art Competition yang berlangsung pada Sabtu (10/12) di Wekaps Espresso and Slow di Kota Cilegon, Banten.

Putusan MK Terkait Eks Koruptor Nyaleg akan Diadopsi di PKPU

Afif menerangkan aturan larangan eks napi korupsi menjadi caleg akan ditungkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan caleg. Payung hukum tersebut masih dalam penyusunan.

Mengharap Asa dalam Transformasi BRIN

Disinformasi dan Hak Asasi Manusia

Pentingnya Komisi Perlindungan Guru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia