Dugaan Manipulasi Data Parpol Nonparlemen, Bawaslu Sulsel: Kami Telusuri

BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan mengaku tidak diundang secara resmi dalam rapat pleno yang digelar oleh KPU Sulawesi Selatan pada 10 Desember lalu. Rapat pleno tersebut menuai kontroversi lantaran merebak isu dugaan manipulasi data parpol nonparlemen oleh KPU Sulawesi Selatan.

Bawaslu Sulawesi Selatan secara tegas mengatakan akan melakukan penelusaran atas pelanggaran dugaan manipulasi data dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Nonparlemen 10 Desember lalu oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Ia meminta pihak yang merasa berkeberatan dan dirugikan untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut.

Rapat pleno pada 10 Desember lalu itu berlangsung di salah satu hotel, Kota Makassar. Hadir dalam rapat itu sebanyak 24 KPU kabupaten kota di SulSel.

Bawaslu Sulsel mengaku tidak mendapatkan surat undangan secara resmi. Sebagai pengawas pemilu, tugas utamanya yaitu pengawasan tahapan pemilu.

Perwakilan Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan, yang hadir dalam rapat pleno Tersebut, hadir secara mendadak setelah ditelepon oleh KPU. Imbasnya, Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan itu tidak membawa data hasil verifikasi yang ada di tingkat kabupaten kota sebagai data pembanding.

"Tentu kami akan melakukan penelusuran. Undangan resmi ada pada tanggal 9, tetapi ditunda oleh KPU. Mereka melakukan pleno pada tanggal 10. Ketika saya menelepon kapan plenonya mereka mengatakan jam 10 pagi. Jadi saya langsung hadir tanpa staf yang lain," ujar Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan Divisi Penyelesaian Sengketa, Asradi, yang datang mendadak pada rapat pleno itu.

Pascarapat tersebut, komisoner KPU Provinsi Sulawesi Selatan belum menandatangani hasilnya yang disinyalir ada manipulasi data. (OL-14)