Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Rohidin Mersyah, mengizinkan warganya untuk mudik Lebaran 2021. Namun, dilaksanakan sepanjang antar kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu.
POTENSI ekonomi yang masuk ke Wonogiri saat labaran sangat besar, karena jumlah warga Wonogiri yang merantau mencapai 25% dari total jumlah penduduknya.
Edukasi secara masif ihwal bahaya mudik dapat menekan masyarakat yang bersikeras melakukan tradisi tahunan itu.
PEMKOT Malang, Jawa Timur, melarang mudik Lebaran 2021 sesuai instruksi pemerintah pusat. Penerapan larangan mudik nantinya melibatkan RT dan RW.
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta warga Jawa Timur untuk mematuhi keputusan Pemerintah yang meniadakan mudik Lebaran Tahun 2021.
Pemerintah sebaiknya tidak hanya sekadar memberikan pelarangan karena model komunikasi tersebut hanya akan memacu warga untuk menantang aturan itu.
GUBERNUR Ganjar Pranowo mendorong masyarakat Jawa Tengah di perantauan bersabar untuk tidak mudik pada Idul Fitri 1442 H/2021.
Berdasarkan pengalaman tahun lalu ketika pemerintah terlambat melarang aktivitas mudik, angka penularannya tinggi hampir 90% seminggu setelah masa mudik tuntas.
Selain Lesti, Sideline juga berkolaborasi dengan Dewisya, dan Athieqah Asy-Syahidah.
SIKM tidak efektif karena kebijakan itu berlaku parsial hanya di DKI Jakarta saja.
GUBERNUR Sumatra Selatan Herman Deru masih memperbolehkan jika memang masyarakat di wilayahnya mau melakukan aktivitas mudik.
Ariza mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat yang hendak mengatur teknis mudik demi mengendalikan penyebaran virus covid-19.
Dalam penyusunan aturan tersebut, Kemenhub juga merujuk pada hasil survei persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan pada masa Idul Fitri yang dilaksanakan pada Maret 2021.
Survei tersebut diikuti oleh 61.998 responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta 25,9% sisanya PNS, Mahasiswa, BUMN, Wiraswasta, Ibu Rumah Tangga dan lainnya.
Meskipun juknis dan juklak belum ada, bupati dan wali kota di Jawa Barat harus mematuhi aturan larangan mudik.
Sehingga ketika larangan mudik lebaran diumumkan pemerintah pusat, Pemprov DKI tidak perlu banyak membuat persiapan.
Beleid itu dinilai diperlukan untuk menambah sokongan dana bagi aparat keamanan.
Adanya pengecualian dalam kebijakan pelarangan mudik Lebaran akan menimbulkan banyak penafsiran. Bahkan, berpotensi terjadi penyimpangan hingga pungutan liar.
KALANGAN pengusaha angkutan hanya bisa pasrah kepada kebijakan pemerintah yang melarang mudik Lebaran 2021
Pemprov DKI Jakarta harus bersiap-siap dalam merespons kebijakan pusat ini. Utamanya dalam menerapkan pembatasan selama masa libur dan mudik lebaran 6-17 Mei 2021.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved