Jawa Barat Siapkan 158 Pos Penyekatan Mudik

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat menyiapkan 158 pos penyekatan guna mengantisipasi para pemudik yang hendak melintas. Hal ini guna memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Karo Ops Kepolisian Daerah Jawa Barat Kombes Pol Stephen M Napiun mengatakan pemerintah telah mengeluarkan larangan bagi masyarakat supaya tidak mudik pada momen lebaran tahun ini guna memutus mata rantai penyebaran virus korona. Jika tetap memaksa mudik makan akan diputar balik ke daerah asal.

"Kami apresiasi langkah yang dilakukan oleh Polres Tasikmalaya Kota telah melakukannya simulasi berpedoman pada aturan Kemenhub nomor 13 tahun 2021 telah menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) dengan baik. Karena harus diberikan pemahaman terutama kepada pemudik," kata Stephen di Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya.

Ia mengatakan, ada enam skenario simulasi yang dilakukan dalam pos penyekatan di antaranya pemeriksaan administrasi pemudik yang meliputi surat hasil tes antigen negatif 2 x 24 jam dan swab negatif 3 x 24 jam. Personel pun harus melaksanakan tugas secara humanis.

"Penyekatan kendaraan para pemudik melalui 158 pos di Jabar. Polres Tasikmalaya Kota menjadi role model dalam pelaksanaan nanti hingga bisa dipresentasikan kepada pimpinan," ungkapnya.

Baca juga: Di Kabupaten Semarang Tak Ada Penyekatan Pemudik hanya Pos Pantau

Menurutnya, masyarakat juga harus menyadari bahwa imbauan pemerintah supaya tidak mudik pada lebaran 1442 hijriah sebagai kepentingan bersama dan momentum tersebut untuk menentukan bangsa termasuk sekarang sudah ada pertumbuhan ekonomi hingga mendekati 7%.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan hal yang perlu diperhatikan supaya semua orang harus berhati-hati dan menahan diri agar tidak terjadi tsunami covid-19 seperti di negara India.

"Untuk sekarang ini mungkin kita berkorban demi kepentingan bangsa dan negara dengan bukti keterlibatan berbagai unsur mulai TNI, Polri, Pol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan instansi lainnya. Kita menjunjung tinggi hukum yang tertinggi adalah keselamatan masyarakat dan selama ini terlepas dari kepentingan pribadi. Kami meminta maaf karena harus tegas di dalam operasi ketupat ini," paparnya.(OL-5)