Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Minim Partisipasi Publik, Pengesahan RUU DKJ Bisa Dibatalkan MK

Pembahasan dan pengesahan dari RUU DKJ yang dilakukan dalam tempo yang singkat dan cepat dapat membuka peluang produk hukum tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jumlah Sengketa Pemilu di MK Turun, ini Alasannya

Jumlah sengketa hasil pemilu pada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 2024 berkurang jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. 

Presiden Jokowi Harus Berani Bersaksi di MK

Kehadiran Jokowi penting untuk mengklarifikasi dan menjelaskan perannya dalam pemilu. Ia juga dapat membela diri atas berbagai tuduhan soal cawe-cawe memenangkan kandidat tertentu

Pilih Jalur MK, Hak Angket Dinilai Hanya Sebatas Isu Belaka

PENGAMAT politik Prof Lili Romli menilai wacana hak angket kecurangan pemilu yang bergulir selama ini hanya sebatas isu belaka. Paslon dan partai-partai pendukung lebih serius lewat MK.

MK Diminta Hadirkan Presiden Jokowi untuk Membela Diri atas Tuduhan Cawe-Cawe di Pilpres

PAKAR Hukum Tata Negara Feri Amsari meminta agar Mahkamah Konstitusi segera memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut bersaksi dan membela diri atas tuduhan cawe-cawe Pilpres

Ada Peluang MK Kabulkan Permohonan Penggugat Sengketa Pemilu

MESKI sulit dan banyak tantangan, permohonan para penggugat sengketa pemilihan presiden (sengketa pemilu) masih mungkin dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Eks Bawaslu ini Kritik Kinerja Bawaslu Sekarang Kurang Progresif Tangani Laporan Kecurangan

KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022, Abhan, menilai Bawaslu saat ini kurang progresif dalam menangani laporan kecurangan pemilu.

Para Menteri Terkait Perlu Dihadirkan sebagai Saksi dalam Persidangan PHPU Pilpres di MK

PAKAR Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai beberapa menteri terkait dapat dihadirkan untuk menjadi saksi di persidangan perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bantah Pernyataan Kuasa Hukum 02, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Tugas MK tidak Sekadar Angka

PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menanggapi pernyataan kuasa hukum dari paslon Prabowo-Gibran yang mengatakan perkara perselisihan hasil pemilu TSM ialah wilayah Bawaslu 

Pembuktian Kecurangan TSM Pemilu Tergantung Progresifitas Hakim MK

Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita berpendapat, untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu TSM, dibutuhkan progresifitas hakim konstitusi.

Tidak Hanya Hasil, MK Juga Berwenang Menilai dan Memutuskan Proses Pemilu

PAKAR kepemiluan dan demokrasi Titi Anggraini mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk menilai dan memutuskan apakah proses pemilu sesuai asas

Masyarakat Menanti Putusan Progresif Sengketa Hasil Pilpres

PENGAJAR hukum pemilu pada Universitas Indonesia Titi Anggraini meyakini masih ada peluang bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutuskan menggelar pemungutan suara ulang Pemilu 2024.

Bansos Tak Langgar Netralitas, Pakar: Bawaslu Support System Kecurangan Pemilu

KETUA Bawaslu Rachmat Bagja mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) di masa pemilu tidak melanggar netralitas presiden.

Diminta Hadirkan Mensos dan Menkeu, Hakim MK Hati-Hati agar tidak Dianggap Berpihak

Bisa saja hakim konstitusi memanggil menteri-menteri tersebut jika diperlukan untuk kepentingan pendalaman hakim.

TPN Ganjar-Mahfud: Jangan Kerdilkan Peran MK Hanya untuk Adili Selisih Suara

PERAN Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) jangan dikerdilkan hanya untuk mengadili selisih suara.

Tim Hukum Prabowo-Gibran Minta MK Tolak Permohonan Paslon 01 dan 03

TIM Hukum Prabowo-Gibran meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan paslon 01 Anies-Muhaimin dan 03 Ganjar-Mahfud dalam PHPU Pilpres

Yusril Sebut Prabowo-Gibran Wajib Dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Menurut Yusril, perolehan suara yang begitu tinggi hingga 96 juta lebih menunjukkan tingginya kepercayaan publik.

Jawab Gugatan Ganjar Pranowo-Mahfud MD Soal Pelanggaran TSM, KPU: Seharusnya di Bawaslu

KPU menilai persoalan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis ,dan masif (TSM) yang dituduhkan tim Ganjar-Mahfud harusnya diselesaikan di Bawaslu, bukan ke MK.

Puji-Puji Hasyim Asy'ari, Ketua MK Tegur Kuasa Hukum KPU

HAKIM Konstitusi Suhartoyo menegur Kuasa Hukum KPU RI Hifdzil Alim saat sidang sidang perkara PHPU Pilpres 2024. Hifdzil menambahkan pernyataan yang tidak ada di  jawaban tertulis

Ada Sidang MK, Berikut Pengalihan Jalur Bus Transjakarta

Rute jalur Transjakarta mengalami perubahan akibat penutupan jalur di depan Gedung Mahkamah Konstitusi.

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia