Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

11 Mahasiswa Gugat UU ITE, Minta MK Cabut Aturan Penyebar Kebencian pada Masyarakat Tertentu

SEBELAS mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut aturan penyebaran kebencian kepada masyarakat tertentu dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.

Pakar Hukum Pidana Soroti Potensi Hukuman Berlebihan dalam Gugatan PT Timah ke MK

PAKAR Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, memberikan tanggapannya terkait gugatan PT Timah Tbk ke MK.

UU Tipikor Terkait Vonis Ganti Rugi Digugat ke MK, Pakar Hukum: Kontraproduktif

UPAYA PT Timah (Persero) Tbk mengajukan gugatan terhadap UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai kontraproduktif

Ini Respon PDIP soal Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat ke MK

KETUA DPP PDIP Said Abdullah mengaku menghormati seluruh warga negara yang mengambil langkah hukum dengan ajukan gugatan jabatan ketua umum (ketum) partai politik (parpol). 

Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Gelombang Kedua tidak Digelar Bersamaan

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pelantikan kepala daerah gelombang kedua tidak digelar serentak di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wamendagri: Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua Digelar Skala Kecil

WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan bakal ada retret kepala daerah gelombang kedua. Namun, skalanya lebih kecil dari retret sebelumnya.

PSU 24 Daerah, DPR Sebut Ada Persoalan di Penyelenggara Pilkada

ANGGOTA Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan penyelenggara tidak profesional

DPR Minta Penyelenggara Pilkada yang Bermasalah Jangan Dilibatkan PSU

Jangan sampai ada keteledoran dan kelalaian yang menjadi objek gugatan ke MK.

KPU Pasbar: Gugatan Pemohon Ditolak MK Bukti Proses Pilkada Berjalan Baik

Mahkamah Konstitusi menolak dua permohonan perselisihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024.

Gugatan Pilkada di MK Alami Pergeseran, Pelanggaran TSM yang Libatkan Aparat Cenderung Diabaikan

Peraturan KPU memperumit lembaga pemantau untuk bisa melaporkan gugatan perkara

Masyarakat Resah karena Banyak Caleg Berdomisili tidak di Dapil Sendiri

PERSYARATAN domisili calon anggota legislatif (caleg) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tumpulnya Hukum Pidana Pemilu

RANGKAIAN persidangan sengketa Pilkada 2024 di MK menyisakan pertanyaan besar bagaimana efektivitas pengaturan pidana pemilu di dalam UU.

Hak Imunitas Jaksa tanpa Batasan yang Jelas Digugat ke MK

Majelis hakim memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan

Aturan Kepala Daerah Dilarang Mutasi Pejabat sebelum 6 Bulan Dilantik Digugat ke MK

ATURAN yang melarang kepala daerah terpilih melakukan penggantian pejabat daerah selama enam bulan sejak pelantikannya dan harus mendapatkan persetujuan menteri, digugat ke MK

Semua Pihak Diminta Menghormati Putusan MK Terkait PHPU Pilkada

Dalam menyikapi pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang menjadi salah satu bagian dari hasil putusan MK perlu disikapi dan dilaksanakan dengan baik.

Pengamat Sebut PSU di 24 Daerah Timbulkan Sejumlah Konsekuensi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.

Anggaran Coblos Ulang Pilkada Banjarbaru Kalsel Diperkirakan Rp11 Miliar

MK juga membatalkan keputusan KPU Banjarbaru yang memenangkan pasangan Lisa Halaby-Wartono.

Suara tidak Digubris MK, Masyarakat dari Empat Distrik di Puncak Jaya Layangkan Tuntutan

Masyarakat meminta MK dan KPU menjelaskan alasan di balik keputusan yang  tidak menyertakan suara masyarakat dari empat distrik tersebut.

Dugaan Cawe-Cawe Mendes Yandri Harusnya Selesai di Bawaslu

Ketika Bawaslu dan DKPP melaksanakan tugasnya, maka tidak akan menimbulkan informasi yang simpang siur di tengah masyarakat.

Perludem Putusan soal Cawe-cawe Yandri bentuk Progresivitas MK

Fadli menegaskan proses pemungutan suara ulang (PSU) nantinya wajib diawasi ketat dan penegakan hukumnya harus tegas

Ramadan: Madrasah Penyucian Jiwa dan Rekonstruksi Peradaban

Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

Humility is Endless: Etika Kepemimpinan yang Sering Hilang dalam Politik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia