Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

PPN 12 persen, PKB Sarankan Publik Gugat ke MK

Diketahui, kenaikan PPN 12% menuai pro kontra. PDIP tak sepakat dengan Pernyataan pemerintah untuk tetap memberlakukan PPN 12%. 

Tingginya Permohonan Sengketa Cerminkan Mutu Pilkada 2024

Puadi menerangkan tingginya jumlah perkara juga menunjukkan adanya sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada. 

Sengketa Pilkada 2024 Terbanyak di Wilayah Indonesia Timur

10 besar provinsi dengan permohonan sengketa Pilkada 2024 tertinggi yang masuk ke MK, tujuh provinsi di antaranya merupakan wilayah di Indonesia bagian timur.

MK Minta Masyarakat Ikut Pantau Sengketa Pilkada

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih meminta masyarakat ikut memantau sengketa hasil Pilkada 2024. Enny menuturkan pihaknya akan menyelesaikan gugatan

8 Sengketa Pilkada Kotak Kosong Masuk MK

Kabupaten Empat Lawang sebanyak dua perkara. Kemudian, Gresik, Kota Tarakan, Bintan, Pasangkayu, Ogan Ilir, dan Nias Utara.

Ratusan Permohonan Sengketa Harus Jadi Bahan Evaluasi Pilkada Mendatang

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi membantah jika tingginya perkara diartikan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. 

312 Permohonan Sengketa Pilkada 2024 Masuk MK

Sengketa pemilihan bupati dengan permohonan berjumlah 241 perkara atau 77,2% dari total permohonan.

Satgas UU Ketenagakerjaan Dibentuk untuk Tindak Lanjuti Putusan MK

KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyambut positif rencana pembentukan Task Force (satuan tugas) Undang Undang (UU) Ketenagakerjaan

Pram-Rano Dilantik Setelah Keluar BRPK

Penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih akan mengundang semua peserta Pilkada Jakarta 2024 serta perwakilan partai politik.

Pemilu Serentak Jadi Penyebab Menguatnya Kartel Politik

PENDIRI Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menegaskan bahwa Pemilu Serentak 2024 memiliki dampak menguatnya kartel politik di Indonesia. 

Kemendagri Pastikan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih pada Pilkada 2024 Dilaksanakan Tidak Serentak

Bima Arya menjelaskan bahwa pemerintah belum menentukan jadwal pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak di 545 daerah.

Pakar Ingatkan Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Pilkada 2024 Harus Serentak

MK, lanjut Titi, mengecualikan pelantikan serentak bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang.

Sehari Jelang Penutupan, MK Terima Hampir 300 Permohonan Sengketa Pilkada

Adapun total sengketa pemilihan bupati mencapai 228 permohonan, sementara sengketa pemilihan wali kota berjumlah 49 permohonan.

Rekapitulasi Suara Tuntas, KPU RI Siap Hadapi Gugatan Sengketa

Putusan dijadwalkan paling akhir dibacakan pada Maret 2025. Setelah itu, KPU dapat menetapkan pasangan calon terpilih maksimal lima hari setelah menerima salinan penetapan dari MK.

MK Pastikan Bebas Konflik Kepentingan Tangani Sengketa Hasil Pilkada

JURU Bicara Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Enny Nurbaningsih, memastikan sidang gugatan sengketa hasil Pilkada 2024 akan berjalan profesional tanpa adanya konflik kepentingan

MK Harus Petakan Potensi Konflik Kepentingan Hakim pada Sidang Sengketa Hasil Pilkada

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) harus bersikap transparan dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan saat menangani ratusan laporan sengketa hasil Pilkada 2024.

RK-Suswono Batal Gugat ke MK, PSI Siap Kritisi Program Pramono-Rano

Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina, mengatakan pihaknya akan menjadi partai yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintahan melalui Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta.

KPU Morowali Utara Digugat di MK terkait Dugaan Pelanggaran Pilkada

Gugatan dikarenakan penyelenggara pilkada, meloloskan paslon yang diduga melanggar aturan pelantikan pejabat daerah, jelang pemilihan. 

Pramono Senang Ridwan Kamil dan Dharma tak Gugat 

Pramono juga mengapresiasi jalanya pemilihan kepada daerah Jakarta yang ia nilai memiliki tensi politik yang paling rendah. 

Kubu RIDO dan Dharma-Kun Batal Gugat ke MK, Pramono-Rano Sampaikan Terima Kasih

Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) serta Dharma Pongrekun-Kun Wardana sama-sama tak mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada Jakarta 2024.

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia