Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KEMENTERIAN Pertahanan (Kemenhan) buka suara soal langkah guru besar Universitas Pertahanan yang merupakan prajurit TNI aktif, Kolonel Sus Mhd Halkis, untuk mengajukan uji materi atas Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI. Meski sudah dicabut, permohonan itu dinilai tak etis.
Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, mengatakan seorang prajurit TNI aktif seyogianya menyerahkan diri masing-masing kepada negara.
"Sehingga kurang etis seorang prajurit aktif menyuarakan hal yang mengkritisi undang-undang yang mengatur dirinya sendiri," kata Frega di Jakarta, Jumat (25/4).
Menurutnya, lain cerita jika pengajuan uji materi UU TNI itu dilakukan oleh seorang purnawirawan. Sebab, pensiunan TNI sudah mengemban status sebagai masyarakat sipil. Frega juga sudah mendapatkan informasi bahwa permohonan yang diajukan Haklis telah dicabut.
Permohonan uji materi itu dicabut lantaran sudah kehilangan objek setelah DPR dan pemerintah mengesahkan revisi UU TNI yang kemudian bernomor 3/2025. Kendati demikian, kuasa hukum Halkis, Izmi Waldani, mengatakan bahwa pencabutan permohonan tak menghapus atau menggugurkan hak konstitusional kliennya untuk mengajukan kembali permohonan uji materi UU Nomor 3/2025.
"Pencabutan juga membuka ruang reflektif bagi kami sebagai pemohon untuk mempertegas dan mengkalibrasi kedudukan hukum yang paling tepat, apakah mewakili perseorangan sebagai warga negara ataukah dalam kapasitas kelembagaan akademik atau struktural," terangnya.
Diketahui, Halkis mengajukan tiga pasal untuk diujimaterikan di MK. Ketiganya adalah Pasal 2 huruf d mengenai jati diri TNI yang pofesional dengan tidak berpolitik praktis dan tidak berbisnis, Pasal 39 huruf 2, 3, dan 4 terkait larangan prajurit terlibat dalam kegiatan politik praktis, bisnis, maupun dipilih menjadi anggota legislatif, serta Pasal 47 ayat (2) soal sejumlah jabatan yang dapat diduduki prajurit aktif.
Permohonan diajukan pada 13 Maret lalu. Namun, DPR dan pemerintah secara resmi mengesahkan Rancangan UU TNI tentang Perubahan UU Nomor 34/2004 itu pada 20 Maret, atau sepekan setelah permohonan Halkis didaftarkan. UU TNI baru itu lantas dinomori sebagai UU Nomor 3/2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 26 Maret. (Tri/P-2)
Fregat Merah Putih (MPF140) dibangun berdasarkan pesanan Kementerian Pertahanan RI dan diklaim sebagai salah satu dari empat fregat jenis Arrowhead 140 tercanggih
KEKUATAN militer dan pertahanan yang tangguh menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan negara di tengah rivalitas antarnegara dan geopolitik global yang semakin tidak stabil.
Program berskala besar yang diluncurkan untuk merenovasi rumah sakit itu merupakan bagian dari Program Peningkatan Layanan Kesehatan Kementerian Pertahanan
Pindad memiliki kualitas yang bagus, namun pasar industri senjata ringan di dunia sangat kompetitif.
Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Wamenhan Donny Taufanto meninjau kesiapan Indo Defence 2024 di JIEXPO Kemayoran jelang pembukaan pada 11 Juni 2025.
Ajang Indo Defence yang kesepuluh ini jadi sarana pertemuan antara produsen dan konsumen maupun produksi bertemu dengan sesama produsen.
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada rencana melakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK).
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dengan lokal telah melampaui kewenangannya
Sejarah ketatanegaraan kita menunjukkan terjadinya inkonsistensi terhadap pelaksanaan pemilihan.
Menurutnya, penting bagi DPR dan Pemerintah untuk bisa menjelaskan seberapa partisipatif proses pembentukan UU TNI.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved