Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KEMENTERIAN Pertahanan (Kemenhan) buka suara soal langkah guru besar Universitas Pertahanan yang merupakan prajurit TNI aktif, Kolonel Sus Mhd Halkis, untuk mengajukan uji materi atas Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI. Meski sudah dicabut, permohonan itu dinilai tak etis.
Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, mengatakan seorang prajurit TNI aktif seyogianya menyerahkan diri masing-masing kepada negara.
"Sehingga kurang etis seorang prajurit aktif menyuarakan hal yang mengkritisi undang-undang yang mengatur dirinya sendiri," kata Frega di Jakarta, Jumat (25/4).
Menurutnya, lain cerita jika pengajuan uji materi UU TNI itu dilakukan oleh seorang purnawirawan. Sebab, pensiunan TNI sudah mengemban status sebagai masyarakat sipil. Frega juga sudah mendapatkan informasi bahwa permohonan yang diajukan Haklis telah dicabut.
Permohonan uji materi itu dicabut lantaran sudah kehilangan objek setelah DPR dan pemerintah mengesahkan revisi UU TNI yang kemudian bernomor 3/2025. Kendati demikian, kuasa hukum Halkis, Izmi Waldani, mengatakan bahwa pencabutan permohonan tak menghapus atau menggugurkan hak konstitusional kliennya untuk mengajukan kembali permohonan uji materi UU Nomor 3/2025.
"Pencabutan juga membuka ruang reflektif bagi kami sebagai pemohon untuk mempertegas dan mengkalibrasi kedudukan hukum yang paling tepat, apakah mewakili perseorangan sebagai warga negara ataukah dalam kapasitas kelembagaan akademik atau struktural," terangnya.
Diketahui, Halkis mengajukan tiga pasal untuk diujimaterikan di MK. Ketiganya adalah Pasal 2 huruf d mengenai jati diri TNI yang pofesional dengan tidak berpolitik praktis dan tidak berbisnis, Pasal 39 huruf 2, 3, dan 4 terkait larangan prajurit terlibat dalam kegiatan politik praktis, bisnis, maupun dipilih menjadi anggota legislatif, serta Pasal 47 ayat (2) soal sejumlah jabatan yang dapat diduduki prajurit aktif.
Permohonan diajukan pada 13 Maret lalu. Namun, DPR dan pemerintah secara resmi mengesahkan Rancangan UU TNI tentang Perubahan UU Nomor 34/2004 itu pada 20 Maret, atau sepekan setelah permohonan Halkis didaftarkan. UU TNI baru itu lantas dinomori sebagai UU Nomor 3/2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 26 Maret. (Tri/P-2)
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan bahwa belum ada pembahasan resmi terkait status kewarganegaraan maupun rencana pemulangan Satria Arta Kumbara
Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto menegaskan, industri pertahanan nasional perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari negara.
Fregat Merah Putih (MPF140) dibangun berdasarkan pesanan Kementerian Pertahanan RI dan diklaim sebagai salah satu dari empat fregat jenis Arrowhead 140 tercanggih
KEKUATAN militer dan pertahanan yang tangguh menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan negara di tengah rivalitas antarnegara dan geopolitik global yang semakin tidak stabil.
Program berskala besar yang diluncurkan untuk merenovasi rumah sakit itu merupakan bagian dari Program Peningkatan Layanan Kesehatan Kementerian Pertahanan
Pindad memiliki kualitas yang bagus, namun pasar industri senjata ringan di dunia sangat kompetitif.
Pemohon, aktivis hukum A. Fahrur Rozi, hadir langsung di ruang persidangan di Gedung MK, Jakarta.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
Perumusan norma yang membatasi jabatan pimpinan organisasi advokat secara jelas dengan jabatan negara (pejabat negara) menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
SEKRETARIS Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajukan uji materi terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved