Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan bahwa belum ada pembahasan resmi terkait status kewarganegaraan maupun rencana pemulangan Satria Arta Kumbara, eks marinir TNI AL yang kini menjadi tentara bayaran Rusia.
“Kami menunggu arahan Presiden. Satria sudah tidak aktif sebagai prajurit TNI, dan aktivitasnya kini terlibat dalam konflik Rusia-Ukraina,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, Selasa (22/7), di Jakarta.
Frega menyatakan, sejak Satria membelot dan ikut berperang di luar negeri, penanganan komunikasi dialihkan ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Ia menegaskan bahwa status kewarganegaraan Satria telah dicabut.
“Penanganan selanjutnya berada di bawah kewenangan Kemenlu,” imbuhnya.
Meski demikian, Frega tidak menutup kemungkinan adanya pembahasan lintas kementerian apabila ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto atau Menteri Pertahanan.
“Sampai saat ini belum ada instruksi khusus, tapi jika ada, kami siap memantau,” katanya.
Frega juga mengingatkan masyarakat, khususnya unsur militer, untuk waspada terhadap tawaran pihak asing yang dapat berdampak hukum dan berujung pada pencabutan status kewarganegaraan.
“Kami harap kejadian ini tidak terulang. Masyarakat harus berhati-hati agar tidak terlibat konflik asing yang berujung konsekuensi serius,” tegasnya.
Satria sebelumnya muncul dalam video di media sosial, mengaku tidak menyadari bahwa penandatanganan kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia menyebabkan hilangnya status WNI. Ia memohon kepada Presiden Prabowo, Wapres Gibran Rakabuming, dan Menlu Retno Marsudi untuk menerimanya kembali sebagai warga negara Indonesia.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kemenlu Rolliansyah Soemirat menegaskan bahwa Kemenlu masih memantau situasi Satria melalui Kedutaan Besar RI di Moskow.
“Kami tetap berkomunikasi dengan yang bersangkutan dan memantau keberadaannya,” jelas Rolliansyah. (Z-10)
Bank Woori Saudara melalui KCP Kebayoran Baru menggelar sosialisasi literasi dan inklusi keuangan bagi 254 pegawai Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP itu juga mempertanyakan strategi pertahanan di RI. Ia menyoroti keterbatasan APBN terkait dengan alutsista yang dimiliki oleh Indonesia.
Mereka yakni Laksamana Muda (Purn) Leonardi, perantara Anthony Thomas Van Der Hayden, dan CEO Navayo International AG Gabor Kuti.
Kemhan menegaskan rencana pengembangan kekuatan dengan membentuk 500 batalion bukan dalam waktu singkat.
Kemhan juga mengantisipasi keterlibatan aktor asing yang mendukung aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB)
MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas menjawab soal permintaan mantan anggota marinir TNI Angkatan Laut (AL) Satria Arta Kumbara yang menjadi relawan tentara Rusia.
MANTAN anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved