Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan bahwa belum ada pembahasan resmi terkait status kewarganegaraan maupun rencana pemulangan Satria Arta Kumbara, eks marinir TNI AL yang kini menjadi tentara bayaran Rusia.
“Kami menunggu arahan Presiden. Satria sudah tidak aktif sebagai prajurit TNI, dan aktivitasnya kini terlibat dalam konflik Rusia-Ukraina,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, Selasa (22/7), di Jakarta.
Frega menyatakan, sejak Satria membelot dan ikut berperang di luar negeri, penanganan komunikasi dialihkan ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Ia menegaskan bahwa status kewarganegaraan Satria telah dicabut.
“Penanganan selanjutnya berada di bawah kewenangan Kemenlu,” imbuhnya.
Meski demikian, Frega tidak menutup kemungkinan adanya pembahasan lintas kementerian apabila ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto atau Menteri Pertahanan.
“Sampai saat ini belum ada instruksi khusus, tapi jika ada, kami siap memantau,” katanya.
Frega juga mengingatkan masyarakat, khususnya unsur militer, untuk waspada terhadap tawaran pihak asing yang dapat berdampak hukum dan berujung pada pencabutan status kewarganegaraan.
“Kami harap kejadian ini tidak terulang. Masyarakat harus berhati-hati agar tidak terlibat konflik asing yang berujung konsekuensi serius,” tegasnya.
Satria sebelumnya muncul dalam video di media sosial, mengaku tidak menyadari bahwa penandatanganan kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia menyebabkan hilangnya status WNI. Ia memohon kepada Presiden Prabowo, Wapres Gibran Rakabuming, dan Menlu Retno Marsudi untuk menerimanya kembali sebagai warga negara Indonesia.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kemenlu Rolliansyah Soemirat menegaskan bahwa Kemenlu masih memantau situasi Satria melalui Kedutaan Besar RI di Moskow.
“Kami tetap berkomunikasi dengan yang bersangkutan dan memantau keberadaannya,” jelas Rolliansyah. (Z-10)
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP itu juga mempertanyakan strategi pertahanan di RI. Ia menyoroti keterbatasan APBN terkait dengan alutsista yang dimiliki oleh Indonesia.
Mereka yakni Laksamana Muda (Purn) Leonardi, perantara Anthony Thomas Van Der Hayden, dan CEO Navayo International AG Gabor Kuti.
Kemhan menegaskan rencana pengembangan kekuatan dengan membentuk 500 batalion bukan dalam waktu singkat.
Kemhan juga mengantisipasi keterlibatan aktor asing yang mendukung aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB)
ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggarini menyebut ada usulan tiga mantra TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan dibahas pada revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved