Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KETUA Komisi I DPR Utut Adianto meminta Kementerian Pertanahan (Kemhan) untuk mencermati perang Israel-Iran. Terlebih terjadi eskalasi konflik kedua negara tersebut.
"Ini mestinya Pak Menteri Pak Sjafrie Syamsuddin, dirjen kekuatan pothan; potensi pertahanan, dirjen renhan; rencana pertahanan. Kemudian juga para Kepala Staf harus mencermati dan idealnya membuat laporan," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/6).
Pengamatan oleh Kemhan dapat meliputi soal penyebab konflik. Termasuk soal kesiapan dari sisi pertahanan negara ketika menyikapi adanya perang di Timur Tengah.
"Yang harus kita cermati menurut hemat saya tiga hal. Yang pertama, apa penyebabnya? Yang kedua, kira-kira di mana titik berakhirnya? Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan kita, konsep pertahanan negara kita," kata Utut.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP itu juga mempertanyakan strategi pertahanan di RI. Ia menyoroti keterbatasan APBN terkait dengan alutsista yang dimiliki oleh Indonesia.
"Kalau di kita peluru kendali ini kalau bisa berlangsung 2 minggu saja lebih dari APBN kita tuh, anggarannya yang Rp3.621 Triliun," ujar Utut.
Ketegangan antara Israel dan Iran kembali meningkat tajam pascaserangan udara yang dilancarkan Israel pada 13 Juni 2025 lalu. Serangan tersebut menyasar sejumlah titik penting di Iran, termasuk ibu kota Tehran dan fasilitas nuklir utama di Natanz.
Israel mengklaim telah berhasil merusak salah satu pusat pengayaan uranium terbesar milik Iran dalam serangan tersebut. (Fah/P-3)
Sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, menjadikan acara ini salah satu konsolidasi internal terbesar partai.
DPR desak PPATK klarifikasi pemblokiran rekening tidak aktif 3 bulan yang dinilai berisiko rusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.
Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025. Hal ini untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang ditemukan pada penyelenggaraan Haji 2025.
KETUA Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji mengatakan transfer data pribadi ke Amerika Serikat harus mengutamakan kerangka hukum nasional, terutama UU Perlindungan Data Pribadi
Dia menegaskan bahwa DPR RI akan mengedepankan partisipasi publik yang banyak dalam pembahasan revisi KUHAP, maupun revisi undang-undang lainnya.
Komnas Haji khawatir pembentukan pansus haji 2025 menganggu isu-isu krusial seperti revisi UU penyelenggaraan ibadah haji dan persiapan haji
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan bahwa belum ada pembahasan resmi terkait status kewarganegaraan maupun rencana pemulangan Satria Arta Kumbara
Mereka yakni Laksamana Muda (Purn) Leonardi, perantara Anthony Thomas Van Der Hayden, dan CEO Navayo International AG Gabor Kuti.
Kemhan menegaskan rencana pengembangan kekuatan dengan membentuk 500 batalion bukan dalam waktu singkat.
Kemhan juga mengantisipasi keterlibatan aktor asing yang mendukung aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB)
ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggarini menyebut ada usulan tiga mantra TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan dibahas pada revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved