Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi I DPR Utut Adianto meminta Kementerian Pertanahan (Kemhan) untuk mencermati perang Israel-Iran. Terlebih terjadi eskalasi konflik kedua negara tersebut.
"Ini mestinya Pak Menteri Pak Sjafrie Syamsuddin, dirjen kekuatan pothan; potensi pertahanan, dirjen renhan; rencana pertahanan. Kemudian juga para Kepala Staf harus mencermati dan idealnya membuat laporan," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/6).
Pengamatan oleh Kemhan dapat meliputi soal penyebab konflik. Termasuk soal kesiapan dari sisi pertahanan negara ketika menyikapi adanya perang di Timur Tengah.
"Yang harus kita cermati menurut hemat saya tiga hal. Yang pertama, apa penyebabnya? Yang kedua, kira-kira di mana titik berakhirnya? Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan kita, konsep pertahanan negara kita," kata Utut.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP itu juga mempertanyakan strategi pertahanan di RI. Ia menyoroti keterbatasan APBN terkait dengan alutsista yang dimiliki oleh Indonesia.
"Kalau di kita peluru kendali ini kalau bisa berlangsung 2 minggu saja lebih dari APBN kita tuh, anggarannya yang Rp3.621 Triliun," ujar Utut.
Ketegangan antara Israel dan Iran kembali meningkat tajam pascaserangan udara yang dilancarkan Israel pada 13 Juni 2025 lalu. Serangan tersebut menyasar sejumlah titik penting di Iran, termasuk ibu kota Tehran dan fasilitas nuklir utama di Natanz.
Israel mengklaim telah berhasil merusak salah satu pusat pengayaan uranium terbesar milik Iran dalam serangan tersebut. (Fah/P-3)
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan bahwa selebgram Ayu Aulia tidak memiliki penugasan apa pun di lingkungan Kemenhan.
Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pertahanan, Kemhan membuat program-program unggulan
Kemhan menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji formil terhadap UU TNI. Kemhan menghargai guguatan masyarakat sipil
Bank Woori Saudara melalui KCP Kebayoran Baru menggelar sosialisasi literasi dan inklusi keuangan bagi 254 pegawai Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan bahwa belum ada pembahasan resmi terkait status kewarganegaraan maupun rencana pemulangan Satria Arta Kumbara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved